PKPU DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM, DAN KEMANFAATAN
Keywords:
Asas keadilan; kepastian hukum; kemanfaatan; hukum kepailitan; PKPU.Abstract
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberi debitur kesempatan untuk merestrukturisasi utang mereka untuk menghindari kepailitan. Seringkali, dalam praktik, penerapan PKPU menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Untuk menganalisis PKPU yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPU belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi seluruh kreditur, menghadapi masalah kepastian hukum karena putusan yang tidak konsisten dan kemungkinan penyalahgunaan, tetapi masih memiliki manfaat dalam menjaga bisnis debitur tetap berjalan. Akibatnya, untuk mencapai tujuan PKPU secara efektif, penguatan pengawasan dan penerapan prinsip itikad baik diperlukan.References
Agitha Putri Andany Hidayat Agitha & Anita Afriana, Penundaan Pengesahan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 2025.
Amrullah, Anwar Hafidz, Problematika Pertimbangan Hakim atas Putusan Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau Aspek Kepastian Hukum, Jurnal Tana Mana, 2025.
Ananda, Hauwra & Richard C. Adam. Debtors Deferring Debt Payment Obligations and Repeated Appeals in the Perspective of Legal Certainty. Indonesian Journal of Law and Economics Review 20, no. 4 (2025).
Deviana, Nabila Tiara & Ariawan Gunadi. Legal Protection for Creditors in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam 17, no. 1 (2025).
Dewi Fortuna Hamdani, Analisis Yuridis Homologasi pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Studi Putusan 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat, Jurnal Fatwa Hukum, 2025.
Dirgantara, Agung Pratama Putra, Niru Anita Sinaga & Sudarto. Implementation of Debt Payment Obligation Postponement (PKPU) in Bankruptcy Process in Indonesia. FOCUS Journal (2025).
Fatimah Hs, Susi Aryani Manangin, Indrasatya Octavianus Nasirun & Delma Marlina Pasla, “Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Kepailitan Demi Efisiensi dan Keadilan dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU,” Zaaken: Journal of Civil and Business Law 5, no. 2 (2024): 277–288
Hamonangan, Uli Ingot S. Presumption of Insolvency under Law No. 37/2004: A Call for Reform to Safeguard Debtor Welfare and Social Justice. Jurnal Konseling dan Pendidikan, 2025.
Jonatan, Frangky & Richard C. Adam. Validity of Suspension of Debt Payment Petition Rejected Due to Claim Value. Indonesian Journal of Law and Economics Review 20, no. 4 (2025).
Latifah, Annisa, & Khairus Febryan Fitrahadi. Perindungan Kreditor dalam Penerapan Asas Keadilan Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Commerce Law, 2024.
Nabila Ratu Utami, Tri Nadia Samuel Paranna, Nyulistiowati Suryani & Deviana Yuanitasari, “Strategi Restrukturisasi Utang dalam Kasus Garuda Indonesia: Pendekatan PKPU,” Doktrina: Journal of Law 7, no. 1 (2024).
Nurafifah, Diah, Iskandar Iskandar, Taupik Hidayat & Santi Suryani. The Impact of Bankruptcy Law and PKPU on Business Continuity and Indonesia’s Economic Recovery. Abdurrauf Law and Sharia, Vol. 2 No. 2 (2025).
Wahidi, Fadli Rahman, Rika Novalina & Nia Nopianti. Mewujudkan Keadilan Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 2025.
