Fiat Iustitia : Jurnal Hukum

TELAAH KRITIS OPEN LEGAL POLICY MASA PENGABDIAN DALAM ATURAN TURUNAN UU ASN

Ibnu Prasetyo — Thu, 17 Sep 2026 00:00:00 +0000

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) membawa paradigma baru yang mengubah konsep mutasi menjadi mobilitas talenta. Ketiadaan parameter batas waktu minimal dan maksimal pelaksanaan mobilitas tersebut dalam undang-undang telah memicu terbitnya aturan teknis yang mewajibkan pengabdian sekurang-kurangnya 10 tahun. Melalui Putusan Nomor 174/PUU-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian norma terkait, dengan menyatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang dan merupakan persoalan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif ini menganalisis batasan open legal policy tersebut dengan menyoroti disharmoni aturan turunan dan urgensi pelindungan hak dasar pegawai. Hasil kajian menunjukkan bahwa diskresi pemerintah dalam mengatur masa pengabdian ASN harus tetap dibatasi oleh hierarki peraturan perundang-undangan dan proporsionalitas hak asasi manusia dalam bingkai merit system. Diperlukan harmonisasi regulasi tingkat kementerian/lembaga ke dalam satu instrumen kebijakan yang terpadu guna menjamin kepastian hukum aparatur sipil negara.

Kata Kunci: Open Legal Policy; Mobilitas Talenta ASN; Kepastian Hukum; Harmonisasi Regulasi; Mahkamah Konstitusi.

PKPU DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM, DAN KEMANFAATAN

Mina Marista, Nizam Zakka Arrizal — Thu, 17 Sep 2026 00:00:00 +0000

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberi debitur kesempatan untuk merestrukturisasi utang mereka untuk menghindari kepailitan. Seringkali, dalam praktik, penerapan PKPU menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Untuk menganalisis PKPU yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPU belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi seluruh kreditur, menghadapi masalah kepastian hukum karena putusan yang tidak konsisten dan kemungkinan penyalahgunaan, tetapi masih memiliki manfaat dalam menjaga bisnis debitur tetap berjalan. Akibatnya, untuk mencapai tujuan PKPU secara efektif, penguatan pengawasan dan penerapan prinsip itikad baik diperlukan.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI INDONESIA

Annisa Arthalia Rezty, Zulfitri H. Zulfikar — Thu, 17 Sep 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan pengelolaan sampah plastik di Indonesia dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip tanggung jawab negara dalam kerangka hukum normatif. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, serta Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa prinsip tanggung jawab negara telah memperoleh landasan hukum yang memadai, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya penegakan hukum, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi peraturan, penguatan sanksi administratif, dan pembentukan lembaga koordinasi khusus pengelolaan sampah plastik.

PENAMBANGAN NIKEL DAN LINGKUNGAN PESISIR

Ria Vinata, Risky Dwi Putra, Fauzia Laili, Khusnul Robiulhayati, Dewi Agus Nina — Thu, 17 Sep 2026 00:00:00 +0000

Pertambangan nikel di Indonesia mengalami ekspansi yang masif seiring lonjakan permintaan global akan bahan baku baterai kendaraan listrik. Di balik narasi pertumbuhan ekonomi tersebut, terdapat kerusakan serius pada ekosistem pesisir yang semakin meluas, terutama di Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Halmahera. Jurnal ini secara normatif mengkaji dua persoalan utama: pertama, implikasi ekologis penambangan nikel terhadap pencemaran perairan pesisir dan degradasi keanekaragaman hayati laut; kedua, kajian hukum lingkungan Indonesia mengenai kewajiban pencegahan dan pemulihan lingkungan hidup. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga dampak utama penambangan nikel terhadap ekosistem pesisir meliputi: peningkatan sedimentasi, pencemaran logam berat yang persisten, serta degradasi habitat mangrove dan terumbu karang. Dari sisi hukum, kerangka regulasi yang ada mencakup UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dan PP No. 22 Tahun 2021 cukup komprehensif secara normatif namun lemah dalam implementasinya. Diperlukan regulasi khusus perlindungan ekosistem pesisir, penguatan sistem pengawasan independen, serta pemberdayaan hak-hak masyarakat nelayan sebagai subjek hak dalam pengelolaan lingkungan hidup.

PRINSIP ITIKAD BAIK DIREKSI DAN KEARIFAN LOKAL PADAN PASCA YURISPRUDENSI MA NO. 121 K/PID.SUS/2020

Jamalum Sinambela — Thu, 17 Sep 2026 00:00:00 +0000

Ketidakpastian kriteria pemetaan antara kerugian bisnis (business loss) dan kerugian keuangan negara (state financial loss) dalam pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Negara/Daerah sering berujung pada kriminalisasi keputusan direksi. Lahirnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 menjadi landmark decision yang mempertegas kriteria penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reorientasi parameter "Itikad Baik" (good faith) direksi pasca lahirnya yurisprudensi tersebut dengan mengintegrasikan nilai kearifan lokal Padan sebagai model perikatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yurisprudensi MA No. 121 K/Pid.Sus/2020 telah menggeser pengujian itikad baik dari pendekatan berorientasi hasil (outcome-based) menjadi berorientasi proses (process-based). Penilaian itikad baik secara substantif menemukan landasan filosofis yang selaras dengan kearifan lokal Padan - suatu model perikatan berbasis kepercayaan (trust), integritas moral, dan kesetiaan mutlak (sacred fiduciary duty). Integrasi doktrin BJR dan nilai Padan memberikan kepastian hukum, mencegah kriminalisasi kebijakan, serta memperkuat rezim hukum korporasi Indonesia yang berbasis Keadilan Bermartabat.

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENITIPAN BARANG

Melania Tarihoran, Ratna D.E Sirait, Fransiskus Rahmad Zai — Thu, 17 Sep 2026 00:00:00 +0000

Perjanjian penitipan barang dalam praktiknya seringkali tidak memuat klausula secara lengkap, termasuk klausula mengenai bunga atau ganti kerugian apabila terjadi wanprestasi. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum ketika penerima titipan tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana terjadi dalam Putusan Perkara Nomor 360/Pdt.G/2024/PN Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ganti kerugian yang dapat diperoleh penitip akibat wanprestasi penerima titipan dalam perjanjian penitipan barang, dan akibat hukum dari ketiadaan klausula bunga dalam perjanjian penitipan barang ketika terjadi wanprestasi.
Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang membutuhkan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ganti kerugian yang dapat diperoleh penitip adalah pengembalian seluruh perhiasan emas secara utuh sebagaimana kewajiban pokok penerima titipan berdasarkan Pasal 1694 jo. Pasal 1243 KUHPerdata, disertai pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,- per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap. ketiadaan klausula bunga dalam perjanjian mengakibatkan penitip tidak dapat menuntut pembayaran bunga meskipun wanprestasi telah terbukti, sehingga tuntutan bunga sebesar Rp264.000.000,- tidak dapat dikabulkan sesuai dengan asas pacta sunt servanda dan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata.

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI SARANA PRODUKSI PERTANIAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN MUSIMAN PADA CV. BHUMI AGRO SEJAHTERA SIDIKALANG

Yuvinalia Simanjorang, Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Ariston Bachtiar Limbong — Thu, 17 Sep 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli sarana produksi pertanian serta mengetahui bentuk pembayaran musiman pada CV. Bhumi Agro Sejahtera Sidikalang. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris yang bersifat yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara langsung dengan pihak CV. Bhumi Agro Sejahtera, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sistem pembayaran musiman yang diterapkan dengan memberikan kelonggaran waktu pembayaran kepada toko pertanian (Usaha Dagang) yang disesuaikan dengan musim panen petani terbukti membantu kelancaran distribusi sarana produksi pertanian, dan hingga saat ini tidak pernah menimbulkan kasus toko mitra sama sekali tidak memenuhi prestasi pembayaran dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: jual beli; pelaksanaan perjanjian; pembayaran musiman; sarana produksi.

REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PEMALSUAN AKTA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Henny Saida Flora — Thu, 17 Sep 2026 00:00:00 +0000

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam pelaksanaan jabatan, khususnya yang berujung pada pemalsuan akta, tidak hanya merugikan para pihak, tetapi juga mengganggu kepastian hukum, kepercayaan masyarakat, dan integritas profesi notaris. enelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban notaris atas pemalsuan akta masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain belum adanya batasan yang tegas antara pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata, dan tindak pidana yang dilakukan dalam pelaksanaan jabatan notaris. Di samping itu, koordinasi antara mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris, perlindungan profesi oleh Majelis Kehormatan Notaris, dan proses penegakan hukum pidana belum sepenuhnya terintegrasi sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta disparitas dalam penerapan sanksi. Rekonstruksi pertanggungjawaban notaris perlu diarahkan pada penguatan sistem pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision), penegasan indikator pemisah antara kesalahan administratif dan tindak pidana, harmonisasi kewenangan lembaga pengawas dengan aparat penegak hukum, serta penguatan mekanisme akuntabilitas profesi yang tetap menjamin independensi notaris sebagai pejabat umum. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa notaris dan perlindungan terhadap notaris yang menjalankan jabatan dengan itikad baik, sehingga terwujud kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan jabatan notaris.