Dampak Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah Terhadap Produksi Gabah Indonesia Berdasarkan Instruksi Presiden
DOI:
https://doi.org/10.54367/agriust.v2i2.2251Keywords:
Instruksi Presiden, produksi gabah, harga pembelian pemerintahAbstract
Tujuan studi menganalisis dampak luas panen, tren teknologi, rasio harga GKG dengan HPP GKG dan kebijakan harga pembelian pemerintah terhadap GKG dengan produksi gabah di Indonesia. Penelitian menggunakan data time series dari tahun 1987 sampai 2017. Metode analisis dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil studi, secara serempak variabel luas panen, tren teknologi, rasio harga GKG dengan HPP GKG dan kebijakan harga pembelian pemerintah mempengaruhi produksi gabah, sedangkan secara parsial, luas panen dan kebijakan harga pembelian pemerintah berpengaruh positip dan signifikan terhadap produksi gabah, sedangkan trend teknologi, rasio harga GKG dengan HPP GKG, berpengaruh positip tetapi tidak signifikan terhadap produksi gabah. Kenaikan luas panen satu persen menyebabkan produksi gabah naik 1,569 persen. Kecenderungan trend teknologi sebesar satu persen menyebabkan produksi gabah naik 0,012 persen. Kenaikan rasio harga GKG dengan HPP GKG satu persen menyebabkan produksi gabah naik 0,004 persen. Kebijakan harga pembelian pemerintah terhadap GKG menyebabkan produksi gabah naik sebesar 0,082 persen, sedangkan tanpa kebijakan produksi gabah Indonesia turun sebesar 0,082 persen.References
Ellis, F. 1992. Agricultural Policies in Developing Countries. Combridge University Press.
Hutauruk, J . 1996. Analisa Dampak Kebijakan Harda dasar padi dan Subsidi Pupuk di Indonesia. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Hutauruk, J. dan Sembiring, SA 2002. Dampak Kebijakan Harga dasar dan Subsidi Pupuk terhadap Kesejahteraan Konsumen dan Produsen. Laporan Penelitian Disampaikan dalam Simposium Hasil Penelitian dan Seminar Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik, 7-8 Maret 2002, Jakarta.
Kako, T., M.Gemma and S.Ito.1997. Implications of the Minimum Access Rice Import on Supply and Demand Balance of Rice in Japan. Agricultural Economics, 16(3): 193-204.
Koutsoyiannis, A. 1977. Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometric Methods. Harper and Row Publishers Inc, New York.
Kusumaningrum, R. 2008. Dampak Kebijakan Harga dasar Pembelian Pemerintah terhadap Penawaran dan Pemintaan Beras di Indonesia. Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana, ,Institut Pertanian Bogor, Bogor
Sekretariat Kabinet. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1986. Tentang Penetapan Harga Dasar Gabah dan Palawija, Jakarta.
_______________. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2000. Tentang Penetapan Harga Dasar Gabah Serta Harga Pembelian Gabah dan Beras, Jakarta.
______________. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005. Tentang Kebijakan Perberasan, Jakarta.
Sembiring, S.A. Harianto. Siregar, H. dan Saragih, B. 2012. Dampak Kebijakan Pemerintah Melalui Instruksi Presiden 2005-2008 Tentang Kebijakan Perberasan terhadap Ketahanan Paangan. Forum Pascasarjana, Volume 35(1):15-24.
Sembiring, S.A. 2011. Analisis Ekonomi Terhadap Intruksi Presiden Tentang Kebijakan Perberasan Nasional Tahun 2005-2008. Disertasi. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Sembiring, SA dan Hutauruk, J. 2018. Econometric Model of Rice Policy Based on Presidential Instruction. IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. Medan
Vebriane, SE, Saenong, Z dan Ernawati. 2017. Korelasi Kebijakan Harga Beras dengan Kesejahteraan Petani di Sulawesi Tenggara. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan. Vol 2(1): 1-15.
