KORUPSI DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA

Abstract

Korupsi disebut sebagai tindak pidana luar biasa tetapi penanganannya tidak berbeda dengan tindak pidana lainnya. Akibatnya korupsi tidak kunjung surut, kerugian negara terus bertambah, pelaku korupsi giat memamerkan kemewahannya, hingga kesenjangan sosial antara warga yang mempunyai akses melakukan korupsi dengan masyarakat awam nampak semakin timpang. Tulisan ini hendak mengetengahkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi maka harus ditangani dengan pendekatan ekonomi. Untuk itu kekayaan pelaku korupsi harus dirampas dengan hukum yang berlaku yakni menerapkan model Pembalikan Beban Pembuktian kepada terdakwa untuk menjelaskan asal-usul dan kebersihan seluruh harta kekayaannya dan keluarga. Sehubungan dengan itu, tulisan ini juga menyoroti perdebatan para sarjana tentang sah tidaknya model pembuktian tersebut diterapkan. Sementara itu beberapa instrumen hukum nasional dan internasional menunjukkan bahwa dengan syarat yang ketat Pembalikan Beban Pembuktian tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Dengan memahami karakter khusus tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime yang bermotif ekonomi, maka pendekatan dan penanganannya juga harus dengan cara-cara yang luar biasa. Melalui pendekatan dan cara tersebut, kerugian negara dapat dikembalikan dan dengan sendirinya berfungsi sebagai strategi penindakan dan pencegahan korupsi ke depan.