PERAN PERHUTANI BKPH BANDAR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH KAWASAN HUTAN RPH SODONG

Abstract

Sengketa tanah di kawasan hutan negara merupakan permasalahan struktural yang masih kerap terjadi, khususnya pada wilayah yang berbatasan langsung dengan pemukiman masyarakat desa hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sengketa tanah di kawasan hutan RPH Sodong yang berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani BKPH Bandar, peran Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam penyelesaian sengketa, serta merumuskan solusi penyelesaian konflik yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah di kawasan hutan RPH Sodong merupakan konflik tenurial kehutanan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan kelembagaan, serta adanya kesenjangan antara ketentuan hukum tertulis dan praktik penguasaan lahan di lapangan. Perum Perhutani telah menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan normatif melalui mediasi dan musyawarah, namun belum menghasilkan penyelesaian yang final dan mengikat secara hukum. Sementara itu, peran LMDH dalam penyelesaian konflik masih terbatas akibat lemahnya kewenangan, legitimasi, dan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah di kawasan hutan RPH Sodong tidak dapat dilakukan melalui pendekatan represif semata, melainkan memerlukan pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan