Fiat Iustitia : Jurnal Hukum

ALTERNATIF DAMAI: PERAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Henny Saida Flora — 2025-03-21

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan pendekatan yang semakin mendapat perhatian dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana dengan cara mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat. Restorative justice menawarkan alternatif damai dalam menangani perkara pidana, khususnya untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan menciptakan harmoni sosial. Restorative justice merupakan pendekatan inovatif yang dapat melengkapi sistem peradilan pidana tradisional. Dengan fokus pada pemulihan dan harmoni, pendekatan ini berpotensi menciptakan solusi yang lebih adil dan manusiawi. Namun, diperlukan upaya lebih untuk mengatasi tantangan yang ada, seperti peningkatan pemahaman dan penguatan regulasi yang mendukung penerapan restorative justice.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI PERANTARA/KURIR DALAM TRANSAKSI NARKOBA

Maidin Gultom — 2025-03-22

Narkoba merupakan obat yang sangat berbahaya ketika banyak lapisan masyarakat menyalahgunakannya. Jadi tidak hanya individu yang menyalahgunakan barang tersebut, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan merasakan konsekuensi dari penyalahgunaan barang tersebut. Dalam menerapkannya, pemerintah tampaknya tidak melakukan upaya terbaiknya untuk mencegah penyebaran narkoba ilegal. Karena itu, tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak telah menjadi kurir dalam sindikat pengedaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab hukum atas pelanggaran pidana serta konsekuensi hukum yang akan diterima oleh anak yang bekerja sebagai kurir narkotika.Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya dari penyalah gunaan narkoba, serta menjadi saran bagi pemeintah agar bisa bekerja lebih keras lagi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia

TAKE OVER KREDIT RUMAH TANPA SERTIFIKAT

Jamalum Sinambela — 2025-03-22

Artikel ilmiah ini membahas tantangan yang dihadapi oleh debitur pengganti selama proses asumsi pinjaman rumah, yang memerlukan pengaturan rahasia untuk mengalihkan tanggung jawab pembayaran kredit dari debitur pertama. Terlepas dari pemenuhan kewajiban kredit, debitur penerus mengalami hambatan dalam mengamankan sertifikat rumah, yang terus didaftarkan dengan nama debitur pertama, yang disebabkan oleh pelaksanaan prosedur administrasi yang diperlukan oleh bank yang tidak memadai. Melalui analisis komprehensif undang-undang terkait, termasuk Undang-Undang Hak Ketergantungan, Undang-Undang Perbankan, dan Peraturan Bank Indonesia, dalam hubungannya dengan Teori Perjanjian dan Teori Keadilan, artikel ini mengeval_uasi hambatan hukum yang muncul dan mengusulkan rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan protokol pengalihan sertifikat rumah untuk menumbuhkan kepastian hukum dan kesetaraan bagi debitur pengganti. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan transparansi bank dalam proses administrasi, penguatan pengawasan mengenai perjanjian informal, dan peran penting lembaga terkait untuk memastikan bahwa hak debitur pengganti atas rumah, yang pembayaran kreditnya telah diselesaikan, dapat diperoleh tanpa halangan.

ANALISIS PENERAPAN TEKNOLOGI DRONE DALAM PEMANTAUAN DAN PENCEGAHAN KEJAHATAN LINGKUNGAN

Muh Ramdhani Hamzah — 2025-03-22

Teknologi drone telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir dan menjadi salah satu inovasi penting di berbagai bidang, termasuk penegakan hukum. Dalam konteks kejahatan lingkungan, drone menawarkan solusi efektif untuk pemantauan wilayah yang sulit dijangkau, seperti kawasan hutan yang rawan terjadi pembalakan liar atau pembakaran hutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang berpusat pada analisis dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memahami dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait penggunaan drone. dalam penegakan hukum, khususnya pada kasus-kasus kejahatan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan hukum yang komprehensif mengenai penggunaan drone dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum. Pemantauan dan pengawasan sangat tepat digunakan dalam operasi penegakan hukum di fasilitas kepolisian yang dibantu oleh Internet of Things, superkomputer, kecerdasan buatan, dan teknologi pemindaian jarak jauh. Teknologi dan ketersediaan perangkat tersebut memungkinkan terjadinya pelatihan, pengajaran, dan pengarahan sumber daya manusia sebagai operator drone secara fokus, taktis, dan bermanfaat. Penggunaan inovasi teknologi, khususnya drone, dalam penegakan hukum telah membuka berbagai peluang baru untuk meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan. Teknologi drone memungkinkan pengawasan yang lebih efisien dan meluas, terutama dalam memantau wilayah yang sulit dijangkau oleh aparat. Dengan kemampuannya untuk mengambil gambar atau video secara real-time, drone dapat digunakan dalam berbagai operasi, mulai dari pemantauan lalu lintas, pengawasan kejahatan lingkungan.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN SKINCARE DENGAN INGREDIENTS YANG TIDAK SESUAI DESKRIPSI PRODUK MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL

C’trya Mawar Oetary — 2025-03-22

Perkembangan teknologi telah mendorong inovasi dalam promosi produk, termasuk dalam industri kosmetik dan perawatan kulit (skincare). Namun, fenomena overclaim dan false claim terkait manfaat serta kandungan produk sering ditemukan, terutama melalui platform media sosial seperti TikTok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap promosi yang menyesatkan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produsen memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat tentang produk, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 17 UUPK. Ketidaksesuaian informasi dapat menyebabkan kerugian material dan immaterial bagi konsumen, seperti masalah kulit, kekecewaan emosional, hingga kerugian finansial. Dalam konteks ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatur iklan kosmetik melalui Peraturan Nomor 3 Tahun 2022 dan Nomor 32 Tahun 2021. Selain itu, produsen juga diwajibkan memberikan kompensasi kepada konsumen yang dirugikan sesuai Pasal 4 huruf h dan Pasal 19 UUPK. Studi ini menekankan pentingnya transparansi dalam promosi produk serta peran pemerintah dalam pengawasan untuk melindungi hak-hak konsumen di era digital.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK TERKENAL VARIVAS : STUDI PUTUSAN NOMOR 880 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Daniar Erza Miftarini Imam — 2025-03-22

Sengketa merek merupakan isu yang sering muncul dalam dunia bisnis dan perdagangan. Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini mengkaji putusan kasasi No. 880 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis aspek hukum perlindungan merek terkenal serta pertimbangan hakim dalam sengketa antara Meliana sebagai penggugat dan Morris Co. Ltd. sebagai tergugat. Melalui studi pustaka dan analisis data kualitatif, ditemukan bahwa Mahkamah Agung memutuskan menolak kasasi Meliana karena merek "Varivas" milik Morris Co. Ltd. memiliki pengakuan internasional sebagai merek terkenal, sementara Meliana tidak dapat membuktikan niat baik dalam pendaftaran merek sebelumnya. Keputusan ini memperkuat perlindungan hukum terhadap merek terkenal berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016, termasuk prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek. Selain itu, Pasal 83 memberikan hak kepada pemilik merek terkenal untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran hak merek. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengakuan merek terkenal dan perlindungan hukum dalam menjaga kepercayaan konsumen serta keadilan dalam persaingan usaha. Perlindungan ini juga didukung oleh regulasi internasional seperti Konvensi Paris dan perjanjian TRIPS, yang memastikan perlindungan hukum merek terkenal secara global.

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI SITUS ONLINE OLEH PENYIDIK POLRES DHARMASRAYA

Eparius Laia — 2025-03-22

Perjudian melalui situs online merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam 27 Ayat (2) juncto pidana Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oo8 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sanksi bagi pelanggarnya dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Meskipun telah diancam pidana, namun perbuatan tersebut masih saja terjadi seperti dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/7/VI/2024/SPKT/Polres Dharmasraya, tersangka dikenakan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oo8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyidikan tindak pidana perjudian melalui situs online pada laporan polisi nomor LP/A/7/VI/2024/SPKT/Polres Dhamasraya, dan kedua, apa hambatan yang ditemui penyidik dalam penyidikan tindak pidana perjudian melalui situs online pada laporan polisi nomor LP/A/7/VI/ 2024/SPKT/ Polres Dhamasraya. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang penyidikan tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui situs online. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Selanjutnya data diolah secara kualitatif dan disajikan secara bentuk deskriptif kualitatif. Penyidik reserse kriminal Polres Dharmasraya dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka dilaksanakan secara normatif. Kendala penyidik reserse kriminal Polres Dharmasraya terhadap kejahatan perjudian melalui situs online adalah kurangnya informasi dari kominfo kepada penyidik.

PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT NASABAH KOPERASI WANPRESTASI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DANA ARTA MANDIRI DI MEDAN

Janus Sidabalok — 2025-03-22

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri di Medan dalam menyelesaian konflik yang terjadi akibat nasabah koperasi tidak memenuhi kewajibannya serta memahami hambatan yang dihadapi Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri dalam menyelesaikan sengketa akibat nasabah koperasi yang wanprestasi di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa akibat nasabah koperasi wanprestasi di koperasi menjadi isu penting dalam menjaga keseimbangan dan kesejahteraan dalam hubungan nasabah dan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan koperasi sebagai lembaga simpan pinjam di Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri di Medan dan analisis terkait dokumen nasabah yang wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Dna Arta Mandiri di Medan memiliki peranan dalam menyelesaikan sengketa akibat nasabah koperasi wanprestasi. Faktor-faktor seperti ekonomi dan sosial menjadi fokus utama dari penyelesaian sengketa akibat nasabah koperasi wanprestasi. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, termasuk kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, proses penyelesaian perlu dilakukan agar dapat tercipta gerakan ekonomi rakyat yang harmonis berdasarkan asas kekeluargaan.

PERLINDUNGAN KEKERASAN PADA ANAK DALAM ASPEK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Muhammad Yogie Adha — 2025-03-22

Kekerasan pada anak merupakan isu serius yang mencakup berbagai bentuk tindakan seperti kekerasan fisik, psikis, verbal, pengabaian, hingga pelecehan seksual. Fenomena ini seringkali melibatkan pelaku yang justru memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak. Dalam konteks hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum dan HAM, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggambarkan bagaimana hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dan menekankan pentingnya peran negara, masyarakat, keluarga, serta kebijakan yang mendukung perlindungan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak memerlukan pendekatan komprehensif, mulai dari upaya preventif hingga rehabilitatif, serta penerapan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, anak sebagai korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi atas kerugian yang dialaminya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena kekerasan pada anak dan upaya penanganannya, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT LUMAJANG

Muhamad Musta’in — 2025-03-22

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran serta hasil kajian tentang tingkat kepatuhan masyarakat di Kabupaten Lumajang dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor yang mana menunjukkan adanya perkembangan signifikan dari waktu ke waktu seiring dengan peningkatan sistem pelayanan prima yang dilakukan SAMSAT. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui penelusuran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa perlu ditingkatkan sistem pelayanan sehingga pengelolaan pembayaran pajak dapat selalu meningkat dan memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kepatuhan hukum para wajib pajak.

PROSES PERAMPASAN ASET PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA

Ica Karina — 2025-03-22

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan proses perampasan aset menurut RUU Perampasan Aset sudah memenuhi tuntutan UU PTP Korupsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan proses perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset sudah sesuai dengan tuntutan Pasal 38 C, Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6), dan Pasal 38 B ayat (2) UU PTP Korupsi, yang terdiri dari tahap penelusuran, tahap pemblokiran dan penyitaan, serta tahap perampasan. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diajukan oleh penuntut umum kepada hakim yang memeriksa perkara, dan jika disetujui maka proses perampasan aset dapat dieksekusi.