Fiat Iustitia : Jurnal Hukum

RELEVANSI RESTORATIVE JUSTICE DI ERA OVERCROWDING LAPAS DAN BEBAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Henny Saida Flora — 2026-03-08

Overcrowding lembaga pemasyarakatan (lapas) dan tingginya beban sistem peradilan pidana merupakan persoalan struktural yang terus dihadapi Indonesia. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan narapidana, meningkatnya potensi pelanggaran hak asasi manusia, serta tidak optimalnya pencapaian tujuan pemidanaan. Restorative justice hadir sebagai pendekatan alternatif yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan harmoni sosial, bukan semata-mata penghukuman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice memiliki relevansi yang signifikan dalam mengurangi jumlah perkara yang berujung pada pidana penjara, menekan tingkat hunian lapas, serta mendorong terwujudnya keadilan substantif. Namun, implementasi restorative justice masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain inkonsistensi regulasi, perbedaan paradigma aparat penegak hukum, dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, standarisasi prosedur, serta mekanisme pengawasan yang akuntabel agar restorative justice dapat diterapkan secara optimal dan berkeadilan.

EFEKTIVITAS PENERAPAN BATAS WEWENANG PEJABAT PUBLIK UNTUK MENCEGAH KORUPSI: ANALISIS TERM LIMITS DAN SANKSI POLITIK

Bertrand Silverius Sitohang — 2026-03-09

Korupsi yang melibatkan pejabat publik masih menjadi persoalan serius dalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya ketika kekuasaan dijalankan tanpa pembatasan yang memadai. Salah satu instrumen yang relevan dalam upaya pencegahan korupsi adalah penerapan batas wewenang pejabat publik melalui mekanisme term limits dan sanksi politik.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan batas masa jabatan dan sanksi politik sebagai strategi pencegahan korupsi dalam kerangka kebijakan publik dan sistem hukum ketatanegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan publik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa term limits dan sanksi politik memiliki potensi signifikan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan apabila dirancang secara konsisten dan diintegrasikan dengan sistem penegakan hukum yang efektif. Namun, lemahnya penegakan sanksi politik dan inkonsistensi kebijakan sering kali mengurangi daya cegah instrumen tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain kebijakan publik dan reformasi hukum yang menempatkan pembatasan wewenang sebagai bagian integral dari strategi pencegahan korupsi yang berkelanjutan.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA DESA MANAMBIN KABUPATEN MANDAILING NATAL (Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn)

Indra Bungaran Hutagalung — 2026-03-09

Tujuan penelitian ini adalah menget ahui apa faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Manambin dan mengapa hukuman Kepala Desa Manambin lebih ringan dari tuntutan jaksa yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negri Medan No. 125/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian lapangan/empiris di Pengadilan Negri Medan Kelas IA Khusus dengan mengambil data primer yaitu wawancara langsung dengan Bapak As’ad Rahim Lubis, S.H, M.H., Hakim Pengadalian Negeri Medan Kelas IA Khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa ESL selaku Kepala Desa Manambin di Kabupaten Mandailing Natal ialah tidak melakukan atau membuat laporan keuangan desa sehingga tidak teraudit, selain itu tidak adanya pengawasan dari inspektorat yang mengawasi Kepala Desa dalam menerima Dana Desa dan laporannya di akhir tahun. Dalam penanganan kasus korupsi, hakim mempunyai kemandirian dan kebebasan dalam menjatuhkan sanksi. Kemandirian dan kebebasan tersebut tentu dalam batas-batas tertentu. Dengan kebebasan tersebut hakim ada kemungkinan memutus melebihi tuntutan JPU. Dari hasil penelitian, soal pertimbangan keadilan bisa jadi kedudukan terdakwa menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Dengan kedudukan yang tinggi, tugas dan tanggung jawab yang berat sekaligus ditunjang dengan kesejahteraan dalam jabatan tersebut, mestinya tidak melakukan korupsi, akan tetapi ternyata juga masih melakukanya.

REKONSTRUKSI KONTRAK KORPORASI DALAM MITIGASI BANJIR BANDANG

Jamalum Sinambela — 2026-03-10

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi model kontrak korporasi yang selama ini mengandung celah hukum (legal loophole), sehingga memicu deforestasi masif dan bencana banjir bandang di Indonesia pada awal tahun 2026. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach), studi ini membedah secara mendalam tipologi gugatan perdata lingkungan hidup yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dan Jakarta Pusat pada periode pendaftaran perkara Januari–Februari 2026. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa struktur kontrak konsesi saat ini didominasi oleh sifat administratif-legalistik yang mengabaikan aspek mitigasi bencana dan tanggung jawab ekologis secara substansial. Berdasarkan perspektif Teori Keadilan Bermartabat, artikel ini menawarkan gagasan rekonstruksi klausul kontrak melalui pengintegrasian prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak) dan audit ekologis publik sebagai syarat esensial dalam mewujudkan kontrak bisnis yang bermartabat serta responsif terhadap keselamatan lingkungan.

PERAN PERHUTANI BKPH BANDAR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH KAWASAN HUTAN RPH SODONG

Firmansyah Firmansyah — 2026-03-10

Sengketa tanah di kawasan hutan negara merupakan permasalahan struktural yang masih kerap terjadi, khususnya pada wilayah yang berbatasan langsung dengan pemukiman masyarakat desa hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sengketa tanah di kawasan hutan RPH Sodong yang berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani BKPH Bandar, peran Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam penyelesaian sengketa, serta merumuskan solusi penyelesaian konflik yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah di kawasan hutan RPH Sodong merupakan konflik tenurial kehutanan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan kelembagaan, serta adanya kesenjangan antara ketentuan hukum tertulis dan praktik penguasaan lahan di lapangan. Perum Perhutani telah menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan normatif melalui mediasi dan musyawarah, namun belum menghasilkan penyelesaian yang final dan mengikat secara hukum. Sementara itu, peran LMDH dalam penyelesaian konflik masih terbatas akibat lemahnya kewenangan, legitimasi, dan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah di kawasan hutan RPH Sodong tidak dapat dilakukan melalui pendekatan represif semata, melainkan memerlukan pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan

PENERAPAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Fariaman Laia — 2026-03-10

Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang dibuat oleh negara atau otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat dan bersifat mengikat serta memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Penghinaan secara elektronik adalah merupakan tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik (internet/sosial media), tindakan ini meliputi tuduhan fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan yang diketahui umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah analisis hukum pada tindak pidana penghinaan secara media online. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara dan juga dilindungi oleh negara selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektonik. Melalui undang-undang ITE ini dapat seseorang dapat mengendalikan media sosial sesuai dengan peruntukan yang sebenarnya. Penerapan hukum memberikan jaminan kepada masyarakat dalam melindungi kepentingan masyarakat dan juga dapat memberikan efek jerat kepada seseorang yang melanggar hukum.

REORIENTASI PARAMETER IKTIKAD BAIK DIREKSI: ANALISIS DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM DINAMIKA GUGATAN KORPORASI

Aida Ardini — 2026-03-10

Ketidakpastian parameter iktikad baik dalam Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas seringkali menempatkan Direksi dalam risiko pertanggungjawaban perdata pribadi atas kerugian bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan reorientasi terhadap parameter iktikad baik dengan menggunakan doktrin Business Judgment Rule (BJR) sebagai instrumen pelindung, berkaca pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan investasi atau kerugian korporasi di era volatilitas ekonomi saat ini tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Direksi. Diperlukan pergeseran paradigma dari penilaian berbasis hasil (outcome-based) menjadi penilaian berbasis proses (process-based) melalui formulasi "The Three-Way Test". Penelitian ini merekomendasikan adanya standarisasi parameter iktikad baik yang mencakup elemen informed basis, ketiadaan benturan kepentingan, dan rasionalitas keputusan guna menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat bagi pengurus perseroan.

HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL: IMPLIKASI PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PADA KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN

Rengga Kusuma Putra — 2026-03-10

Aktivitas manusia dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran lingkungan, serta menjadi ancaman nyata bagi kualitas hidup manusia. Pencemaran lingkungan karena aktivitas manusia tersebut, telah melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang telah dijamin oleh Konstitusi, sehingga atas pelanggaran hak tersebut, korban dapat menggunakan mekanisme gugatan perdata untuk memulihkan kembali hak-haknya yang dilanggar. Adapun tujuan penelitian adalah untuk menguraikan dan menganalisis secara mendalam terkait pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional yang berimplikasi terhadap mekanisme pertanggungjawaban perdata dalam penyelesaian kasus pencemaran lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat membebankan kewajiban negara untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui regulasi serta penegakan hukum yang proaktif. Implikasi hak konstitusional ini sangat berpengaruh terhadap pertanggungjawaban perdata dalam kasus pencemaran lingkungan, oleh karena hak konstitusional ini memperkuat dasar hukum gugatan, menguatkan penerapan prinsip strict liability, memperluas konsep kerugian, meningkatkan cakupan restorasi sebagai kewajiban, memberdayakan korban dan organisasi lingkungan, serta berfungsi sebagai deterensi efektif, meningkatkan risiko hukum bagi pencemar dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

DILEMA FISKAL DESA: MENYEIMBANGKAN PRIORITAS ANGGARAN DAERAH DAN KEBUTUHAN KONEKTIVITAS JALAN DI PERDESAAN

Aziz Widhi Nugroho — 2026-03-10

Konektivitas jalan perdesaan merupakan faktor krusial dalam akselerasi ekonomi lokal, namun implementasinya sering terbentur pada keterbatasan fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dilema yang dihadapi pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran antara kewajiban program prioritas nasional (earmarked) dan kebutuhan infrastruktur jalan. Menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama berupa rendahnya fleksibilitas APBDes dan ketergantungan yang tinggi pada transfer dana daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi kebijakan fiskal antara pemerintah daerah dan desa sangat diperlukan untuk menciptakan kemandirian infrastruktur. Solusi yang ditawarkan meliputi optimalisasi kerja sama antar-desa dan pemanfaatan aset desa secara inovatif. Dengan penguatan tata kelola fiskal yang tepat, pembangunan jalan desa tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan

FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI

Ica Karina — 2026-03-10

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN. Trt) Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data utamannya yaitu data yang diperoleh secara studi kasus terhadap putusan olen Pengadilan Negeri Tarutung untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari studi Pustaka dengan membaca,mempelajari, mengutip bahan yang sudah ada serta peraturan perundang-undangan, maupun kamus hukum yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Faktor penyebab terjadinya kasus pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istri disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor penyebab secara langsung dan faktor penyebab secara tidak langsung. Faktor penyebab secara langsung yaitu: faktor sakit hati, emosional tidak stabil dan faktor karena kejiwaan yang terganggu. Faktor penyebab secara tidak langsung yaitu: faktor ekonomi dan faktor rendahnya tingkat pendidikan. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus bebas pelaku tindak pidana karena Majelis Hakim mempertimbangkan hasil Visum et Repertum Psychiatricum yang dibuat saksi ahli dengan kesimpulan bahwa pelaku/Terdakwa menderita Skizofrenia Paranoid dengan saran pelaku/Terdakwa harus berobat secara teratur di bawah pengawasan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa sehingga berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, pelaku/Terdakwa harus dihapuskan ancaman pidana penjaranya dan dialihkan pada perawatan di Rumah Sakit Jiwa selama 1 (satu) tahun. Putusan bebas ini relevan dengan sifat ultimum remedium yang menjadikan pemidanaan penjara sebagai obat terakhir bagi pelaku kejahatan.