Problematics of Cyber Law in International Trade Contracts
Keywords:
Authenticity, electronic system, jurisdiction, problematic, international tradeAbstract
The use of electronic in transactions can be more efficient and effective and penetrate the jurisdictional boundaries of a certain country without having to move, but can cause issues related to the authenticity of data and the jurisdiction of courts. This problematic is the reason for research on these problems. This research is a normative legal so that the method of analysis of library materials is used with inductive thinking techniques. The results, show that the authenticity of information and documents is determined by the existence of the data that can be accessed, and its integrity is guaranteed. In the settlement of disputes in international trade, it is based on the will of the parties, but Indonesia does not yet have specific regulations regarding international electronic agreements so that Indonesian law is still not an option in international electronic agreements, as a result it cannot provide legal certainty for parties.References
Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, Hukum Harta Kekayaan, menurut Sistematikan KUH Perdata, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2012.
-----------------------------------, Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.
-----------------------------------, Hukum Pembuktian, Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum, Cetakan Pertama, (Bandung : Nuansa Aulia ), 2016.
Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian (Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial), Kencana, Jakarta, 2010
Ibrahim, Jhonny, Teori dan Metodologi : Penelitian Hukum Normatif.(Malang : Bayumedia Publish). 2006.
Makarim, Edmond, Kompilasi Hukum Telematika (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2003.
Onno, W., dan A.A. Wahyudi, Mengenal e commerce, (Jakarta : Elex Media Komputindo), 2010.
Sidabalok, Janus, HUKUM PERDAGANGAN. Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional, (Medan : Yayasan Kita Menulis), 2020, hlm. 164.
Wiranata, I Gede AB, Hukum dalam berbagai Dimensi (Lampung : Universitas Lampung), 2012.
Sadino, “Internet Crime dalam Perdagangan Elektronik.” Jurnal Magister Ilmu Hukum. Vol. I No. 2 (July 2016), http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v1i2.732.
Wirdasari, Dian, ”Prinsip Kerja Kriptografi dalam Mengamankan Informasi,” Jurnal Saintikom Vol. 5 No. 2, (August 2008), https://prpm.trigunadharma.ac.id/public/fileJurnal/42481-OK-Jurnal6-DW-Comsec2-174-184.pdf.
Wowor, Karel dan Grenaldo, “Analisis Hukum Aternatif Penyelesaian Sengketa dalam Praktek Perdagangan Internasional,” Lex Crimen, Vol.IX No. 2 (April-June 2020),https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33973/32102
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
