PERSOALAN HUKUM TENTANG HONORARIUM ADVOKAT DALAM UNDANG-UNDANG ADVOKAT

(LEGAL ISSUES REGARDING ADVOCATES' HONORARIUM IN THE ADVOCATES' LAW)

Abstract

Profesi advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada klien berupa pemberian nasihat  hukum dan/atau pendampingan hukum serta menjadi kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum klien. Pasal 21 Undang-Undang Advokat mengatur bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya yang besarnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan antara advokat dan kliennya. Frase “ditetapkan secara wajar” pada pengaturan jasa advokat tersebut menunjukkan tidak adanya standard penentuan honorarium advokat dalam memberikan jasa hukum. Ketiadaan standarisasi pengaturan jasa advokat dalam undang-undang advokat tersebut menjadi topik utama yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian iuridis normatif dengan menggunakan metode library research dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan standarisasi pengaturan jasa advokat di dalam undang-undang advokat membuka peluang bagi advokat untuk menentukan honorarium yang tinggi dalam memberikan jasa hukum bagi klien bahkan berpotensi menjadi sarana pencucian uang bagi kasus-kasus besar yang ditangani oleh seorang advokat.