PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan transnasional terorganisir yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan. Indonesia, sebagai negara pihak pada berbagai instrumen hukum internasional seperti Protokol Palermo, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), dan Convention on the Rights of the Child (CRC), memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan yang komprehensif dan berperspektif HAM bagi korban TPPO. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi standar hukum HAM internasional dalam perlindungan korban TPPO di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dalam penerapannya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah mengadopsi berbagai prinsip perlindungan korban, implementasinya masih menghadapi kelemahan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan khusus korban perempuan dan anak serta penerapan prinsip non-punishment. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan mekanisme perlindungan yang lebih terintegrasi, berorientasi pada korban, dan selaras dengan standar hukum HAM internasional guna menjamin pemulihan, keadilan, dan perlindungan yang berkelanjutan bagi korban TPPO di Indonesia.