PENGERTIAN ASURANSI DALAM USAHA JASA KEUANGAN

Abstract

Dasar hukum asuransi di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Undang-undang ini memuat pengaturan komprehensif mengenai ketentuan umum, ruang lingkup usaha perasuransian, program asuransi wajib, perlindungan pemegang polis, profesi penunjang, serta pengawasan industri asuransi, termasuk asuransi syariah. Secara konseptual, asuransi merupakan perjanjian pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan imbalan premi sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 246 KUHD. Namun demikian, tidak semua risiko dapat diasuransikan. Hanya risiko yang memenuhi kriteria tertentu (insurable risks), seperti memiliki nilai finansial, bersifat murni, homogen, dapat diukur, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, serta didukung oleh adanya kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest), yang dapat dijamin oleh perusahaan asuransi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perasuransian di Indonesia bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi pemegang polis, serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan industri asuransi secara adil dan akuntabel.