ANALISIS DAMPAK DIGITALISASI PERADILAN TERHADAP AKSES KEADILAN DAN PRINSIP PERADILAN YANG ADIL BAGI PENCARI KEADILAN

Abstract

Digitalisasi peradilan merupakan bagian dari kebijakan reformasi peradilan yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman serta memperluas akses keadilan bagi pencari keadilan. Penerapan sistem peradilan elektronik melalui e-Court dan e-Litigation oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menghadirkan perubahan mendasar dalam mekanisme berperkara, yang pada sisi lain juga menimbulkan implikasi yuridis terhadap pemenuhan prinsip peradilan yang adil (fair trial). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi peradilan terhadap akses keadilan serta implikasinya terhadap prinsip peradilan yang adil dalam sistem peradilan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan pada prinsipnya berkontribusi positif dalam memperluas akses keadilan melalui penyederhanaan prosedur berperkara, pengurangan biaya perkara, dan penghapusan hambatan geografis. Namun demikian, efektivitas digitalisasi peradilan masih menghadapi kendala berupa kesenjangan digital, keterbatasan literasi teknologi masyarakat, serta kesiapan aparatur peradilan. Selain itu, dari perspektif prinsip fair trial, digitalisasi peradilan memiliki implikasi yang bersifat ambivalen, karena di satu sisi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi di sisi lain berpotensi mempengaruhi kualitas pemeriksaan perkara dan pemenuhan hak-hak prosedural para pihak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi peradilan harus diimbangi dengan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kebijakan afirmatif agar tidak mengurangi substansi keadilan dan perlindungan hak asasi pencari keadilan.