KONSEP DASAR TERKAIT DUE PROCESS OF LAW

Abstract

Due process of law merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap proses hukum dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan guna melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Prinsip ini berakar dari Magna Charta 1215 dan berkembang melalui berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti Bill of Rights, Habeas Corpus Act, Universal Declaration of Human Rights 1948, dan International Covenant on Civil and Political Rights 1966. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis konsep dasar due process of law serta implementasinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa due process of law tidak hanya menekankan keadilan prosedural, seperti hak atas bantuan hukum, asas praduga tak bersalah, dan persamaan di hadapan hukum, tetapi juga mengandung dimensi substantif yang menuntut hasil putusan yang adil dan tidak diskriminatif. Meskipun secara normatif prinsip ini telah diakomodasi dalam UUD 1945, KUHAP, dan berbagai peraturan terkait, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan kualitas aparat, akses bantuan hukum, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penguatan penerapan due process of law menjadi elemen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.