JURNAL HUKUM JUSTICE

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PENDEKATAN EFEKTIF UNTUK PERLINDUNGAN KORBAN : MENGUTAMAKAN KEADILAN DAN PEMULIHAN

Henny Saida Flora — Sel, 18 Feb 2025 00:00:00 +0100

Konsep restorative justice sebagai wujud pencegahan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu, serta dapat dijadikan sebagai peluang dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dialihkan ke luar pengadilan, tentunya dengan mengutamakan kepentingan si korban dan tetap memperhatikan kepentingan si pelaku serta masyarakat. Dengan menggunakan konsep restorative justice, maka mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi agar terciptanya kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Restorative justice dapat dijadikan sebagai sarana pemerataan keadilan, terutama bagi korban dan pihak yang rentan secara sosial-politik serta lemah secara ekonomi, seperti kelompok lansia, anak-anak dan masyarakat miskin. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia haruslah dapat mengadopsi konsep restorative justice ini, serta negara harus memastikan agar terbukanya akses hukum pidana yang lebih mengedepankan rasa keadilan sosial bagi masyarakat dalam menanggulangi tindak kejahatan. Restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, seperti korban, pelaku, keluarga korban maupun keluarga pelaku, dan pihak lainnya, dengan cara para pihak bersama-sama mencari jalan penyelesaian yang adil dengan lebih mengutamakan pemulihan kembali sebagaimana kondisi semula, serta ditujukan bukan untuk melakukan suatu pembalasan

AKIBAT HUKUM PRAKTEK DISKRIMINASI PENJUALAN KAPASITAS KARGO OLEH LION AIR GROUP

Agnes E. Nababan, Janus Sidabalok, Yohanes Suhardin — Sel, 18 Feb 2025 00:00:00 +0100

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Majelis KPPU yang menyatakan bahwa perbuatan Lion Air Group adalah perbuatan praktek diskriminasi melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap Lion Air Group yang melakukan praktek diskriminasi. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang utama. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data berupa putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif yuridis normatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode yang bersifat induktif, artinya penulis menarik kesimpulan dari khusus ke umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Komisi menyatakan perbuatan Lion Air Group adalah perbuatan praktek diskriminasi melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 sudah tepat, karena terlapor I, terlapor II, dan terlapor III secara bersama-sama telah membuat perjanjian kerja sama pengangkutan barang/kargo dengan terlapor IV. Yang memberikan hak penggunaan kapasitas kargo secara eksklusif kepada terlapor IV sebanyak 40 (empat puluh) ton perhari yang telah menutup atau mempersulit akses pengangkutan barang dari pelaku usaha selain terlapor IV. Namun terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 karena tidak memiliki rute penerbangan yang sudah ditentukan. Kemudian akibat hukum terhadap Lion Air Group yang melakukan praktek diskriminasi adalah dikenakan sanksi administratif sudah tepat. Akan tetapi pernyataan Majelis KPPU terkait denda tersebut tidak perlu dilaksanakan tidak tepat. Seharusnya Keputusan yang dikeluarkan oleh KPPU harus mencerminkan asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatana hukum agar memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan dan bagi pelaku usaha yang lain tidak melakukan kesalahan yang sama kembali.

MEKANISME PENETAPAN EKSISTENSI HAK ULAYAT SEBAGAI DASAR PENGAKUAN NEGARA

Fransiskus Rahmad Zai — Sel, 18 Feb 2025 00:00:00 +0100

One of the obligations of the state in a legal state is to regulate land rights to ensure legal certainty and provide legal protection for every citizen, including customary law communities that have customary rights. The existence of customary rights of customary law communities in Indonesia is recognized in the constitution and other laws and regulations. However, for these customary rights to gain recognition from the state, there is an administrative mechanism that must be fulfilled by the customary law communities as regulated in the legislation. The mechanism for establishing the existence of customary land rights as the basis for state recognition is the main topic to be discussed in this research. This research is a normative legal study using library research methods for data collection. The data obtained is analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the study indicate that the mechanisms that must be fulfilled to obtain state recognition of the existence of customary land rights include: a) the administrative stage, and b) the registration stage.

ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN ROKOK TANPA IZIN

Fariaman Laia — Sel, 18 Feb 2025 00:00:00 +0100

Tindak pidana memperdagangkan rokok merupakan suatu tindakan yang dilakukan tanpa izin dari pemerintahan yang berwenang. Dan juga sangat berdampat kepada pelanggan atau konsumen yang mengsumsi rokot apalagi kalau tidak tercantum lebel dari pemerintah seperti aturan pakai siapa yang bisa mengosumsinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Berdasarkan itemuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa analisis hukum pertimbangan hakim dalam pemidanaan tindak pidana memperdagangkan rokok tanpa izin untuk terhadap terdakwa sangat berdasarkan hukum karena imemperdagangkan rokok tanpa izin idari pemerintah serta tidak menggunakan “gambar dan tulisan peringatan” sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Permenkes Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan idan Informasi Kesehatan Pada Kemasan produk Tembakau yang terkait dengan pengaturan tindak pidananya didalam Pasal 8 ayat (1) ihuruf a jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor i8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu pemerintah perlu memperketat lagi terhadap penerapan hukum yang berlaku. supaya pelaku ada efek jera yang dirasakan. Penulis menyarankan supaya setiap orang dalam memperdagangkan rokok harus mendapat izin idari pemerintah dengan syarat-syarat yang ditentukan didalam pasal Undang-Undang Permenkes Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan produk Tembakau.

PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN NEGARA KESEJATERAAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERKEADILAN SOSIAL

Aloysius Sahala Butarbutar, Elisabeth Nurhaini Butarbutar — Sel, 18 Feb 2025 00:00:00 +0100

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk negara kesejahteraan (welfare state) Republik Indonesia dan yang peran hukum dalam mewujudkannya. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan filosofis-ideologis. Hasil penenelitian menunjukkan bahwa bentuk negara kesejahteraan (welfare state) Republik Indonesia merupakan konsep negara hukum yang menempatkan negara atau pemerintah yang bertanggung jawab menjamin dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia melalui program yang memihak kepada masyarakat misikin dan peran hukum dalam mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) menjalankan program pemerintah yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat melalui peraturan hukum yang membuat bahagia agar tujuannya tercapai yaitu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dan menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan ekonomi.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEREMPUAN KORBAN TRAFFICKING UNTUK PROSTITUSI DI KOTA MEDAN

Mancur Sinaga, Renata Monika Adelina — Sel, 18 Feb 2025 00:00:00 +0100

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab anak perempuan dijadikan korban trafficking untuk tujuan prostitusi dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban trafficking prostitusi dan exploitasi sosialdi Kota Medan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif yuridis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab anak perempuan menjadi korban trafficking untuk tujuan prostitusi adalah karena faktor kemiskinan, Keinginan cepatkaya/konsumtif keinginan untuk hidup lebih layak, Pengaruh sosial budaya budaya pernikahan di usia muda yang sangat rentan terhadap perceraian, Kurangnya pencatatan kelahiran, Lemahnya penegakan hukum untuk penyelidik dan penuntutan kasus- kasus perdagangan manusia, dan Media massa masih belum memberikan perhatian yang penuh terhadap berita dan informasi yang lengkap tentang trafficking. Upaya perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban trafficking di Kota Medan adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi masalah kepada masyarakat yang rentan, berperan aktif untuk mencegah masalah trafficking

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENYALAGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DAN PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR (POLRES) TOBASA

Muhammad Akbar Siregar, Ica Karina, Hanna Winda Sianturi — Sel, 18 Feb 2025 00:00:00 +0100

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalagunaan narkotika oleh anak dan untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan terjadinya penyalagunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Tobasa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalagunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Tobasa yaitu faktor keluarga, faktor coba-coba, faktor lingkungan, faktor kepribadian, faktor masyarakat dan komunitas sosial, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan penyalagunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Tobasa dilakukan dengan upaya preentif, dan upaya represif