JURNAL HUKUM JUSTICE

URGENSI PEMBANGUNAN PARIWISATA UPAYA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Aloysius Sahala Butarbutar, Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Berlian Simarmata — Rab, 06 Agu 2025 00:00:00 +0200

Pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar di dunia, dan menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pengembangan ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar normatif pembangunan wisata dalam sistem hukum Indonesia dan urgensinya pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena penelitian ini bersifat normatif maka yang dicari adalah dasar filosofis dan dasar konstitusional terbentuknya undang-undang pariwisata, dan urgensinya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan wisata didasarkan pada keanekaragaman budaya sebagai karunia Tuhan Yang Maha dan kebebasan melakukan perjalanan merupakan hak asasi manusia serta tujuan terbentuknya Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan urgensinya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan pariwisata berdampak pada peningkatan pembangunan infrastruktur, industri baru, pemanfaatan hasil pertanian dan peternakan untuk kebutuhan, peningkatan kreativitas masyarakat lokal melalui eksplorasi kekayaan budaya yang berdampak pada lapangan kerja, penyediaan tanah, transportasi untuk tujuan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

ARTI PENTINGNYA NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) DALAM KONTRAK BISNIS

Kosman Samosir — Rab, 06 Agu 2025 00:00:00 +0200

Memorandum of Understanding ini dapat berfungsi sebagai pijakan untuk merancang perjanjian yang lebih rinci dan mengikat sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk prospek kerja sama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya membuat nota kesepahaman dan kekuatan hukumnya dalam kontrak bisnis. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan undang-undang (statute approuch), pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan untuk melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan sehingga ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam kesimpulan. Memorandum of Understanding penting dalam kontrak bisnis sebagai langkah awal untuk membangun kesepakatan yang lebih formal dan berfungsi sebagai kerangka kerja serta membantu mengurangi risiko ketidakpastian. Nota kesepahaman belum memiliki kekuatan hukum, karena masih berupa perjanjian pendahuluan yang bersifat komitmen awal antara para pihak, namun dalam perkembangannya sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggarnya hanya berupa sanksi moral berupa goodwil.

PENGGUNAAN TEORI RESTORATIVE JUSTICE, UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM PERKARA PIDANA

Ramses Tampubolon, Elisabeth Nurhaini Butarbutar — Rab, 06 Agu 2025 00:00:00 +0200

Perkembangan pemikiran hukum kontemporer, menawarkan paradigma yang menawarkan penyelesaian perkara pidana melalui proses dialogis dan partisipatif dengan tujuan pemulihan keadaan, bukan pemberian hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan teori restoratif justice dan penggunaannya untuk mewujudkan keadilan dalam pemidanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis-ideologis, dengan mengkonsepsikan hukum sebagai ide, dan nilai, dengan teknik analisis penafsiran hukum secara preskriptif. Penerapan restorative justice dilakukan melalui pendekatan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya pada pemberian hukuman kepada pelaku dengan melibatkan keluarga dan pihak untuk untuk mencapai kesepakatan terkait ganti rugi, permohonan maaf, atau bentuk pemulihan lainnya, dan penggunaan teori ini sangat efektif untuk mewujudkan tujuan pemidanaan melalui pergeseran teori pembalasan dengan mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan solusi pemulihan bagi korban, untuk mencapai keadilan.

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Elizabeth Ghozali, Ardian Harefa, Sufranto Bonatur Sinaga — Rab, 06 Agu 2025 00:00:00 +0200

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa dinamika baru dalam sejarah perkembangan hukum pidana Indonesia. Perubahan ini sekaligus dapat membawa pengaruh terhadap Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 – UU PTPK), dimana KUHP Nasional telah menjadikan tindak pidana korupsi sama dengan tindak pidana umum, sehingga tidak lagi memiliki sifat khusus atau masuk dalam kategori tindak pidana khusus. Selain itu, risiko pemidanaan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional lebih rendah dibandingkan dengan UU PTPK. Misalnya, dalam Pasal 12 UU PTPK ditentukan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp. 1 milyar, sedangkan dalam Pasal 606 ayat (2) KUHP Nasional dicantumkan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dengan denda paling banyak kategori IV yaitu Rp.200 juta. Oleh karena itu, seyogyanya Pemerintah harus mengkaji ulang pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional sehingga tidak menjadi aturan hukum mengalami kemunduran dibandingkan dengan UU PTPK.

PANDANGAN REMAJA TERHADAP IDENTITAS NASIONAL DI ERA DIGITAL DAN GLOBALISASI

Risda Mawarni Waruwu, Arni Lestari Waruwu, Hendrikus Otniel Nasozaro Harefa — Kam, 07 Agu 2025 00:00:00 +0200

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan remaja terhadap identitas nasional di tengah pengaruh budaya asing dan globalisasi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif melalui survei menggunakan Google Form berisi pilihan ganda dan pertanyaan terbuka, serta analisis literatur. Penelitian dilaksanakan pada 23 Mei 2025, melibatkan lima remaja dari Desa Lasara Siwalubanua, Kecamatan Mau, Kabupaten Nias. Hasil menunjukkan bahwa semua responden (100%) bangga menjadi warga negara Indonesia, mengenali lagu-lagu nasional, dan simbol negara. Meski demikian seluruh responden aktif menggunakan media sosial, dan 50% diantaranya lebih menyukai konten luar negeri. Sebanyak, 83,3% menyadari bahwa budaya asing dapat menggeser budaya Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun rasa nasionalisme masih kuat, globalisasi tetap menjadi tantangan dalam menjaga identitas nasional. Oleh karena itu, langkah selektif dalam menyaring budaya asing dan penanaman nilai nasionalisme sejak dini.

PERAN REKAM MEDIS SEBAGAI BUKTI ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM SENGKETA MEDIS

Henny Saida Flora — Kam, 07 Agu 2025 00:00:00 +0200

Rekam medis memainkan peran krusial dalam pelayanan kesehatan dengan menyediakan informasi vital tentang pasien, memfasilitasi komunikasi antar tenaga kesehatan, mendukung pengambilan keputusan medis, dan berfungsi sebagai dokumen hukum. Rekam medis yang lengkap dan akurat memungkinkan pelayanan yang lebih komprehensif, efisien, dan berkualitas. Rekam medis juga memainkan peran penting dalam komunikasi antar tenaga kesehatan, pengambilan keputusan medis, pengelolaan pasien, dan sebagai bukti hukum. Rekam medis yang lengkap, akurat, dan mudah diakses membantu memastikan bahwa pasien menerima pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka

EFEKTIVITAS GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI

Yosua Sinaga, Rismarito Manik, Jamalum Sinambela — Kam, 07 Agu 2025 00:00:00 +0200

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas mekanisme gugatan sederhana dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi, dengan mengambil studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan sederhana merupakan instrumen yang efektif dalam mewujudkan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, khususnya dalam perkara wanprestasi yang tidak bersifat kompleks. Putusan a quo memperlihatkan bahwa gugatan sederhana mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan. Namun, efektivitas mekanisme ini tetap dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti itikad baik para pihak, kepatuhan terhadap putusan, dan kendala dalam proses eksekusi. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan dalam aspek pelaksanaan eksekusi dan edukasi hukum kepada masyarakat.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BANDAR SITUS JUDI ONLINE SEBAGAI SARANA PENCUCIAN UANG

Ica Karina, Natanael Sinaga, Rumintang Naibaho — Kam, 07 Agu 2025 00:00:00 +0200

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bandar situs judi online yang berperan sebagai sarana pencucian uang, berdasarkan studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 1018/PID/2023/PT MDN. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis data kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta studi kasus keputusan pengadilan. Dalam penelitian ini, melalui wawancara dengan Hakim Bapak Dr. Dahlan Sinaga S.H., M.H., peran bandar situs judi online dalam mengoperasikan platform perjudian yang berkontribusi terhadap praktik pencucian uang dengan omset yang besar, serta menganalisis landasan hukum yang mendasari pertanggungjawaban pidana mereka. Penelitian ini juga mendalami karakteristik pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bandar, serta implikasi hukum bagi mereka, terutama mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bandar situs judi online tidak hanya melanggar ketentuan perjudian, tetapi juga terlibat dalam pencucian uang dengan memanfaatkan transaksi ilegal untuk menyamarkan asal usul dana. Putusan yang dianalisis menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik perjudian online dan pencucian uang, serta tawaran solusi kebijakan untuk memperkuat kerangka hukum yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan hukum pidana di Indonesia serta meningkatkan kesadaran akan bahaya perjudian online dan pencucian uang.

PEMBATALAN/PENGHAPUSAN PATEN TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Bachtiar Ariston Limbong, Tenty E Nababan, Yohanes Suhardin — Kam, 07 Agu 2025 00:00:00 +0200

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terkait pembatalan/penghapusan paten terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan/penghapusan paten terdaftar dalam putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, sebagai sumber data yang utama. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data berupa putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif, normatif, logis dan sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode yang bersifat deduktif, artinya penulis menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum terkait pembatalan/penghapusan paten menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten bahwa pembatalan paten diajukan oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan paten yang digugat pembatalan/penghapusannya melalui Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (2). pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan/penghapusan paten dalam putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Surabaya telah memberikan amar putusan yang adil dan benar yaitu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya dengan membatalkan/menghapuskan paten Nomor IDP000037360 dengan Judul Invensi “Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan”.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUANGAN BAYI DARI HUBUNGAN DILUAR PERKAWINAN

Mancur Sinaga, Andarina Andriana Naibaho — Kam, 07 Agu 2025 00:00:00 +0200

Penelitian ini bertujuan mengkaji proses pemidanaan terhadap pelaku pembuangan bayi hasil hubungan diluar nikah, dan untuk mengetahui dasar hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku pembuangan bayi diluar perkawinan dalam Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan pembuangan bayi dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 305 dan pasal 308 KUHP. Meskipun pelaku kerap sekali adalah ibu kandung yang mengalami tekanan mental, pertimbangan hukum tetap mengutamakan perlindungan terhadap hak hidup dan kesalamatan bayi. Namun, dalam praktiknya, hakim seringkali memperhatikan kondisi psikologis dan sosial pelaku sebagai faktor yang meringankan dalam putusan ini. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pendekatan preventif melalui edukasi dan akses layanan kesehatan reproduksi, serta penegakan hukum yang berkeadilan dan berpihak pada perlindungan.

KEKUATAN HUKUM AKTA PENGAKUAN UTANG SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA INVESTASI PENGADAAN SAPI DAN DAGING BEKU

Maranatha Purba, Agnes Lumbantoruan — Kam, 07 Agu 2025 00:00:00 +0200

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum Akta Pengakuan Utang dalam menyelesaikan wanprestasi pada perjajian kerja sama dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan wanprestasi terkait akta pengakuan utang pada perjanjian kerja sama yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian untuk penemuan hukum in concreto yang meletakkan putusan hakim sebagai sistem hukum. Sumber data dalam penelitian ini berupa Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml, keseluruhan data digabungkan dengan 3 jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Alat yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu studi dokumentasi dengan memfotocopy Putusan tersebut dan mempelajarinya. Analisis data dilakukan secara deskriptif, normatif, logis, dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum Akta Pengakuan Utang dalam menyelesaikan wanprestasi pada perjanjian kerja sama pada Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml yaitu memiliki kekuatan yang setara dengan putusan hakim, yang mempunyai kekuatan eksekutorial, mengikat serta pembuktian. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan wanprestasi yaitu Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak mengembalikan seluruh modal investasi dan tidak membayar profit yang didasarkan pada Akta Pengakuan Utang. Namun gugatan Penggugat dikabulkan sebagian hakim menetapkan pembayaran sebesar Rp.1.100.750.000 tidak sesuai dengan permintaan Penggugat sebelumnya sebesar Rp.1.211.150.000 karena hakim menilai bahwa setelah munculnya bukti berupa Akta Pengakuan Utang, perjajian kerja sama tersebut sudah selesai dan menjadi utang piutang. Maka profit yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dihitung sampai dengan munculnya Akta Pengakuan Utang tersebut.

PRINSIP KEJELASAN MAKNA RUMUSAN NORMA PADA PENAHANAN MENURUT KUHAP

Berlian Simarmata — Kam, 07 Agu 2025 00:00:00 +0200

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prinsip kejelasan makna rumusan norma pada penahanan menurut KUHAP. Penelitian ini menggunakan data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan norma penahanan yang tidak tegas, tidak jelas dan tidak terukur serta bersifat multi tafsir mengakibatkan timbulnya kecenderungan penegak hukum melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa. Kewenangan penahanan yang bersifat subyektif dan multi tafsir cenderung disalahgunakan. Rumusan norma yang jelas, tegas, terukur dan tidak multi tafsir dapat mencegah tersangka atau terdakwa dari penahanan yang sewenang-wenang.