JURNAL HUKUM JUSTICE

DINAMIKA PEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH ANAK PEREMPUAN MENURUT SISTEM PATRILINEAL

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Landen Marbun, Herbert Gultom — Sel, 20 Feb 2024 00:00:00 +0100

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pemilikan hak atas tanah oleh anak perempuan menurut sistem patrilineal dan pergeseran nilai diskriminasi sehingga anak perempuan sudah dapat memperoleh hak atas tanah menurut sistem patrilineal di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris untuk mengetahui fakta tentang perkembangan hukum adat batak toba (law in action). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan memperhatikan data yang ada dalam praktek dibandingkan dengan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah oleh perempuan sudah mengalami dinamika didasarkan kepada prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia kecuali hak atas tanah yang berkaitan dengan tanah leluhur (tanah marga). Perempuan juga sudah dapat memperoleh harta peninggalan orang tuanya, meskipun pemberian tanah tersebut tetap dilakukan berdasarkan adat yang masih berlaku. Perempuan/janda tidak saja hanya mengelola tanah tetapi mempunyai hak menikmati secara leluasa untuk mengurus kepentingannya dan keturunannya.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT (MASS EIGENRICHTING)

Anastasia Reni Widyastuti — Sel, 20 Feb 2024 00:00:00 +0100

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor terjadinya perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting massa) dan penerapan pertanggungjawaban pidana jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Penelitian ini memakai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang ada hubungannya dengan perbuatan main hakim sendiri oleh mayarakat (mass eigenrichting). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perbuatan main hakim sendiri adalah adanya faktor internal yaitu mudah emosi, kesal, sikap heroisme, minimnya kesadaran hukum, dan kurang percaya kepada aparat penegak hukum, faktor eksternal yaitu minimnya sosialisasi hukum, pengaruh lingkungan, dan provokasi massa. Perbuatan main hakim sendiri oleh mayarakat merupakan tindak pidana, merupakan suatu tindakan yang dilakukan massa dengan melawan hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan massa. Sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap massa yang melakukan perbuatan main hakim sendiri tersebut, sebagai wujud penerapan pertanggungjawaban pidana.

PEMBAGIAN WARISAN BERUPA PRODUK ASURANSI YANG TIDAK TERMASUK BOEDEL WARISAN

Glenn Rival Simanjuntak — Sel, 20 Feb 2024 00:00:00 +0100

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui mengapa manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa tidak termasuk dalam boedel warisan dan pembagian manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa tidak tunduk pada hukum waris. Metode kajian menggunakan teori kebebaan dan teori kepentingan sebagai landasam pengaturan penyerahan manfaat asuransi kepada ahliwaris. Hail kajian menunjukkan bahwa pembagian warisan menurut peraturan hukum waris di Indonesia masih pluralisme, karena hukum adat dan hukum Islam masih berlaku di samping KUH Perdata, juga hukum waris tidak hanya berkaitan dengan peralihan harta kekayaan tetapi juga berkaitan dengan hukum keluarga sebagai dasar menentukan orang yang berhak. Asuransi tidak termasuk dalam boedel warisan karena merupakan obyek perjanjian untuk menjamin kepentingan seseorang yang berdampak akibat terjadinya suatu risiko, sehingga pembagian manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa tidak tunduk pada hukum waris karena mewarisi terjadi menurut undang-undang, sedangkan mendapatkan manfaat uang pertanggungan didasarkan pada perjanjian.

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PANDANGAN GEREJA KATOLIK

Fierda Sinaga — Sel, 20 Feb 2024 00:00:00 +0100

Penelitian ini akan menganalisis dampak hukum perkawinan beda agama menurut pandangan Gereja Katolik, dan bagaimana hukum perkawinan di negara mengakomodasi perspektif, mekanisme pencatatan dan akibat hukumnya dalam pandangan gereja katolik berdasarkan UU Perkawinan Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan sumber data utama UU Perkawinan dan Hukum Kanonik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perkawinan beda agama bagi umat Katolik mengacu pada Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983, mekanisme pencatatannya diatur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken, Staatsblad 1898 No. 158 serta Hukum Kanonik Tahun 1983, sedangkan akibat hukum yang kompleks meliputi hak terhadap harta bersama, hak terkait anak, dan keabsahan perkawinan beda agama.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DARI PRAKTIK MANIPULASI DI PASAR MODAL

Sel, 20 Feb 2024 00:00:00 +0100

Praktik manipulasi di pasar modal berlangsung ketika pelaku pasar terlibat dalam praktik manipulatif, yang menyebabkan efisiensi dan efektivitas pasar keuangan melemah, akibatnya investor akan dirugikan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tindakan kejahatan di pasar modal dan perlindungan hukum terhadap investor dari praktik manipulasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil analisis menunjukkan terdapat tiga bentuk kejahatan di pasar modal, yaitu penipuan (fraud); manipulasi pasar (market manipulation) dan perdagangan dari orang dalam (insider trading). Perlindungan hukum terhadap investor dengan perlindungan represif yaitu penyelesaian kasus melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berupa pengawasan dalam pasar sekunder agar tidak terjadi manipulasi transaksi melalui sistem yang terkoneksi dengan sistem komputer perdagangan anggota bursa. Pencegahan oleh OJK melalui pembentukan regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap setiap kegiatan di pasar modal.

PERLINDUNGAN PADA PENGGUNA OVO DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK

Roy Simanjuntak, Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Yohanes Suhardin — Sel, 20 Feb 2024 00:00:00 +0100

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengaturan hukum transaksi jual beli menggunakan aplikasi OVO sebagai cara pembayaran dan sistem pembayaran elektronik yang melindungi hak konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah juridis-empiris yang membutuhkan data sekunder berupa bahan hukum dengan mempergunakan konten analisis sebagai landasan teori dan data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan lima orang pengguna dompet digital yang menggunakan OVO sebagai alat pembayaran di Kota Binjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang transaksi jual beli yang menggunakan aplikasi OVO tidak berbeda dengan transaksi jual beli secara konvensional tunduk pada KUH Perdata tentang perjanjian jual beli dan UU Perlindungan Konsumen serta UU Nomor 19 Tahun 2016 jo, UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik ketentuan khususnya. Sedangkan perlindungan hak konsumen dilakukan dengan menyediakan portal www.cekrekening.id untuk membantu mendapatkan informasi rekening bank yang terindikasi tindak pidana.

TANTANGAN KEPEMIMPINAN DESA DI ERA DIGITAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA

Aloysius Sahala Butarbutar — Sel, 20 Feb 2024 00:00:00 +0100

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adalah upaya meningkatkan kapasitas kepemimpinan desa dan menghadapi perubahan di era digital sebagai upaya penguatan pemerintahan dan pembangunan desa sehingga mampu memberikan manfaat yang besar untuk kemakmuran desa. Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dilengkapi dengan penelitian lapangan, dengan menggunakan teknik observasi (pengamatan), yaitu dengan cara mengambil jarak dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kapasitas kepemimpinan pemerintah desa dilakukan dengan meningkatkan kemampuan berinovasi, berkolaborasi dalam membuat keputusan yang cepat dan tepat dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan dalam menghadapi tantangan di era digital dalam mengelola pembangunan desa yang semakin kompleks harus mempunyai pemahaman teknologi dan perubahan data secara berkelanjutan dengan menumbuhkan budaya inovasi dan kolaborasi dengan komunitas digital mampu memadukan konsep kepemimpinan yang berakar pada kearifan lokal, kepemimpinan modern dan pemanfaatan teknologi informasi digital untuk pencapaian tujuan.

KEBIJAKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PIDANA KORUPSI MELALUI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

Elizabeth Ghozali — Sel, 20 Feb 2024 00:00:00 +0100

Uang pengganti merupakan salah satu konsekuensi hukum yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Perbuatan pelaku telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Adapun tujuan penelitian ini adalah membahas kebijakan pengaturan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap korporasi yang harta bendanya tidak mampu melaksanakan pembayaran uang pengganti dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan ambang waktu satu bulan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi pengganti terhadap korporasi yang tidak melaksanakan pembayaran uang pengganti tidak diatur UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Nomor 20 Tahun 2001. Pengaturan pelaksana sanksi pengganti terhadap korporasi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014. Mekanisme pembayaran pidana uang pengganti tidak sesuai dengan amanat UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakefektifan proses pengembalian kerugian negara.

PERSOALAN HUKUM TENTANG HONORARIUM ADVOKAT DALAM UNDANG-UNDANG ADVOKAT

Elizabeth Ghozali, Fransiskus Rahmad Zai — Sel, 20 Feb 2024 00:00:00 +0100

Profesi advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada klien berupa pemberian nasihat hukum dan/atau pendampingan hukum serta menjadi kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum klien. Pasal 21 Undang-Undang Advokat mengatur bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya yang besarnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan antara advokat dan kliennya. Frase “ditetapkan secara wajar” pada pengaturan jasa advokat tersebut menunjukkan tidak adanya standard penentuan honorarium advokat dalam memberikan jasa hukum. Ketiadaan standarisasi pengaturan jasa advokat dalam undang-undang advokat tersebut menjadi topik utama yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian iuridis normatif dengan menggunakan metode library research dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan standarisasi pengaturan jasa advokat di dalam undang-undang advokat membuka peluang bagi advokat untuk menentukan honorarium yang tinggi dalam memberikan jasa hukum bagi klien bahkan berpotensi menjadi sarana pencucian uang bagi kasus-kasus besar yang ditangani oleh seorang advokat.