ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA DESA NAGORI SINAR BARU KECAMATAN SILIMAKUTA KABUPATEN SIMALUNGUN
Keywords:
Transparency, Accountability, ParticipatoryAbstract
This study aims to determine how accountability of village fund management in improving village development in Sinarbaru village, Silimakuta District, Simalungun Regency. The population in this study is the Budget Report and Realization of Nagori Sinarbaru Village Fund for the year 1975-2023, the sample in this study is the Budget Report and Realization of Sinarbaru Village Fund for 2018-2022. Data collection techniques in this study were carried out by interview, observation and documentation techniques. The data analysis technique used in this study is qualitative descriptive. The results showed that the accountability of the Village Fund includes Transparency, Accountability and Participation. The accountability carried out by the Village Government of Nagori Sinarbaru, Silimakuta District, Simalungun Regency has followed the rules set out in the legislation. However, the process is not yet optimal. This can be seen from the transparency process where the community has not been able to access incoming and outgoing cash, so that the community cannot eval_uate the work of the village government.References
Ash-shidiqq, Ellectrananda, Anugerah. Wibisono, Hindrawan. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Desa”. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018, 110-131.
Kartodikusumo, Sutarjo (2002) Pengertian Pengelolaan Dana Desa.
PT.Gramedia, Jakarta .
Hutami, Andi, SS “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diDesa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wojo”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Makassar 2017.
Liliana. Meutia, Inten “Pengelolaan Keuangan Dana Desa”. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 8. Nomor 2, Agustus 2017, Hlm.336-352. Palembang.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi , dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang perioritas penggunaan Dan desa Tahun 2019.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019Tentang perioritas penggunaan Dana desa Tahun 2020.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi , dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020Tentang perioritas penggunaan Dana desa Tahun 2021.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Peubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 1 ayat 2.
Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 Tentang Penyaluran Dana Desa.
Shuha, Khalida. 2018 “Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa- Desa Selingkuhan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)”. Universitas Negeri Padang.
Undang-Uang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
