PENGARUH KAPASITAS FISKAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA PEMERINTAHAN KOTA / KABUPATEN DI SUMATERA UTARA
DOI:
https://doi.org/10.54367/jmb.v10i1.72Keywords:
Human Development Index, Fiscal capacity, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum and Dana Bagi HasilAbstract
This research aim to know influance of fiscal capacity (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum and Dana Bagi Hasil ) to the Human Development Index. Scope of research are 33 ( thirty three) local government in Sumatera Utara. Comply with criteria for sampling source it 25 (twenty five) local government in Sumatera Utara Province. Sample taking with purposive method sampling with period of research between of 2005 up to year of 2009. The data using to independent variable of by 2005-2008, and HDI data used of 2006-2009. Analysis method the used is Generalized Least Square (GLS) with random effect model estimation. The Simultanly of fiscal capacity variable (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum and Sharing Dana Bagi Hasil) influance to the Human Development Index. Partially shown that only of Dana Alokasi Umum variable significance to the Human Development Index variable. But, other variable of fiscal capacity variable (Pendapatan Asli Daerah and Dana Bagi Hasil ) not influance to the Human Development IndexWarning: Invalid argument supplied for foreach() in /opt/lampp/htdocs/ojs/plugins/generic/usageStats/UsageStatsPlugin.inc.php on line 788
Downloads
References
BAPPENAS. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah. Direktorat Jenderal Pengembangan Otonomi Daerah. Jakarta.
Budiono, 1985. Pengantar Ilmu Ekonomi No.4, BPFE, Jogyakarta.
Brata, Aloysius Gunadi, 2004. Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tingkat II di Indonesia. Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
Darwanto dan Yustikasari, Yulia, 2007, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol 08 No 01. February 2007, BPFE UGM, Yogyakarta.
Departemen Keuangan RI. Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah 2009. www.depkeu.djpk.go.id. akses 05 Juni 2009.
Fozzard, Adrian. 2001. The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI).Working paper 147. www.odi.org.uk/ resources/odi-publications/working-papers/147-resource-allocation-public-sector-pro-poor-budgeting.pdf diakses 1 April 2009
Ghozali, Imam, 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi III, 1-52, 79-134, 251-258, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
Pratomo, Wahyu dan Paidi Hidayat, 2009. Pedoman Praktis Penggunaan E-views dalam Ekonometrika. Penerbit USU Press Medan.
Halim, Abdul. 2001. Analisis Deskripsi Pengaruh Fiskal Stres pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Kompak STIE YO. Yogyakarta.
Hendrik, Yon. 2009. Analisis Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dairi, Universitas Sumatera Utara
Keefer, Philip and Khemani, Democracy, Public Expenditures, and the Poor, 2003, Word Bank Policy Research Working Paper 3164.
Kuncoro, Haryo, 2007, “Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kota dan Kabupaten di Indonesiaâ€, Simposium Nasional Akuntansi X.
Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga, Jakarta
Kuncoro, Mudrajat. 2000, Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan,UPPAMP YKPN, Yogyakarta.
Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi , Jogyakarta
Nugroho, Bhuono, Agung. 2005. Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS, Edisi I. Andi Yogyakarta
Republik Indonesia, Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2004. 60
_____________, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.
_____________, Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.
_____________, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.
_______________, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.
_______________, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah,, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.
_______________, Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 1999 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran, Citra Umbara, Bandung, 2001.
_______________, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2008 Tentang Kapasitas Fiskal, 2008
Robert S.Pindyck and Daniel L.Rubinfeld. 1998. Econometric Model and Economic Forecasts, Irwin/McGraw-Hill
Samuelson, Paul, 2004. Ilmu Makro Ekonomi, Edisi 17 (terjemahan), Penerbit Media Global Edukasi, Jakarta
Santoso, 2005. Statistik Parametrik, Penerbit Elex Media Computindo, Jakarta.
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
Sidik, Machfud, Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak dan Bambang Brodjonegoro. 2002. Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
Suyanto, Bagong. 1994. Perangkap Kemiskinan. Air Langga University Press, Surabaya.
Wong, John D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity, Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management. Fall. 16.3. Hal : 413-423.
Von, Hagen, 2005, Political Economy of Fiscal Institutions, Discussion paper 149, Governance and efficiency of Economic System, GESY.
Zainuddin et al., 2002, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
www.bkkbn.go.id
www.bps.go.id/sumut
www.depkeu.djpk.go.id
