POLITIK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK DI KABUPATEN TAPANULI UTARA

Authors

  • Aloysius Sahala Butarbutar Kasdim 0210/TU Korem 023/KS

Keywords:

moderasi, pemilu, peningkatan kualitas, politik hukum

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui  politik hukum penyelenggaraan pemilu dan bentuk penguatan moderasi untuk membangun keutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Kabupaten Tapanuli Utara. Kajian ini menggunakan studi dokumen melalui analisis kualitatif untuk menjelaskan politik hukum penyelenggaraan pemilu serta bentuk penguatan moderasi untuk membangun keutuhan da.comn peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Kabupaten Tapanuli Utara. Hasil bahasan menunjukkan bahwa politik hukum dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan untuk mewujudkan pemilu damai  dan menjadi pemilih cerdas serta berkualitas untuk menghasilkan pemerintahan demokratis dan berintegritas, dan bentuk penguatan moderasi  untuk membangun keutuhan dan peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Tapanuli Utara adalah membangun komitmen bersama untuk merajut kesatuan dalam keberagaman melalui kolaborasi dan sinergitas para tokoh lintas agama dengan peyelenggara pemilu serentak  serta mengajak tokoh lintas agama menjadi pengawas  dan pengawal Pemilu.

Author Biography

Aloysius Sahala Butarbutar, Kasdim 0210/TU Korem 023/KS

Dosen

References

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. Hukum Pembuktian, Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegakan Hukum dalam Proses Pembuktian, Cetakan Pertama (Bandung : CV Aulia), 2016.

-----------------------------------. Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.

J., Asshiddiqi, J. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM. (Jakarta : Konstitusi Press), 2015.

Kemendiknas, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, (Jakarta: Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendiknas), 2010.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia Cetakan Pertama, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia), 2019.

Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Press), 2017.

Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Cetakan keenam, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2006.

Ali Hofi, Moh., “Menjaga Eksistensi Kedaulatan Rakyat dalam Bidang Politik Hulum danEkonomi,” Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial , Vol 1, No. 3 (Agustus, 2023) : 151, https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1235

Fitriana, Mia Kusuma, “Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 12, No 2 (2015) : 25, https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.403.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=507:peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis&catid=100&Itemid=180&lang=en, diakses 23 Desember 2023.

Nugroho, Wahyu, “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemiluka di di Indonesia,” Jurnal Konstitusi, Vol 13 No, 3, (September 2016) : 499, https://doi.org/10.31078/jk1331.

Simanungkalit, Arthur, “Peranan Bawaslu Tapanuli Utara terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Menyongsong Pemilihan Umum 2024,” Jurnal Diktum,, Vol. 2, No. 2, (Juni 2023) : 39, http://dx.doi.org/10.46930/diktum.v2i2.3408.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama

Downloads

Published

2024-03-23

Issue

Section

Articles