KAJIAN STRATEGI PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK DAN REFORMASI SISTEM HUKUM

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan yang bersifat struktural, institusional, dan kebijakan. Meskipun berbagai regulasi dan lembaga khusus telah dibentuk, praktik korupsi tetap menunjukkan karakter yang sistemik dan adaptif terhadap perubahan hukum.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif kebijakan publik dan reformasi sistem hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan publik, yang didukung oleh studi terhadap literatur ilmiah dan kebijakan antikorupsi terkini.Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya integrasi antara kebijakan publik, sistem penegakan hukum, dan reformasi sistem hukum menjadi faktor utama belum optimalnya pemberantasan korupsi. Selain itu, inkonsistensi kebijakan, tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, serta reformasi hukum yang belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan substantif turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya strategi penegakan korupsi yang integratif melalui penguatan kebijakan publik berbasis pencegahan dan penindakan, harmonisasi regulasi, serta reformasi sistem hukum yang berkelanjutan dan berorientasi pada akuntabilitas serta keadilan.