PENGARUH DIGITALISASI LAYANAN AGRARIA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI: PENDEKATAN KEBIJAKAN PUBLIK

Abstract

Digitalisasi layanan agraria merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap tuntutan keterbukaan informasi publik. Transformasi digital dalam administrasi pertanahan, seperti pendaftaran tanah elektronik, pemetaan digital, dan layanan pertanahan berbasis sistem daring, diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum sekaligus meminimalkan potensi sengketa tanah. Namun demikian, efektivitas digitalisasi layanan agraria dalam mendukung penyelesaian sengketa tanah belum sepenuhnya dikaji secara komprehensif, khususnya dari perspektif kebijakan publik.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi layanan agraria terhadap mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah di Indonesia dalam konteks keterbukaan informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan publik, yang didukung oleh analisis terhadap dokumen kebijakan serta literatur hukum agraria kontemporer.Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan agraria berpotensi memperkuat transparansi data pertanahan, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi ruang manipulasi yang sering menjadi pemicu sengketa tanah. Namun demikian, tantangan implementasi masih ditemukan, antara lain terkait kesiapan infrastruktur, integrasi data, literasi digital masyarakat, serta koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain kebijakan publik yang berkelanjutan agar digitalisasi agraria tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu berfungsi sebagai instrumen efektif dalam penyelesaian sengketa tanah dan perlindungan hak atas tanah di era keterbukaan informasi.