Jurnal Profil Hukum

URGENSI PEMBINAAN NARAPIDANA BERKEADILAN DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PEMASYARAKATAN HUMANIS

Henny Saida Flora — Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0000

Pembinaan narapidana merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mempersiapkan narapidana agar mampu kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Namun demikian, praktik pembinaan di berbagai lembaga pemasyarakatan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kelebihan kapasitas (overcrowding), keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya program pembinaan yang berorientasi pada kebutuhan narapidana, serta belum optimalnya pemenuhan hak-hak narapidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem pemasyarakatan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar filosofi pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan model pembinaan narapidana yang berkeadilan sebagai upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis.

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana yang berkeadilan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis. Prinsip keadilan harus tercermin dalam pemenuhan hak-hak narapidana, pemberian layanan pembinaan yang proporsional, pembinaan kepribadian dan kemandirian yang berkelanjutan, serta perlakuan yang menghormati harkat dan martabat manusia tanpa diskriminasi. Sistem pemasyarakatan yang humanis tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pidana, tetapi juga menitikberatkan pada proses rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi sosial sehingga narapidana memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi warga negara yang produktif. Penguatan sinergi antara pemerintah, petugas pemasyarakatan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembinaan tersebut.

PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM CU HARAPAN BARU BALIGE KABUPATEN TOBA

Donda Butarbutar, Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Christopher Panal Lumban Gaol — Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Credit Union dan hambatan yang dihadapi dalam penyelesaiannya. Penelitian ini mengunakan metode normatif empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui wawancara dengan pengurus CU Harapan Baru Balige Kabupaten Toba. Data sekunder bersumber dari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan melalui analisis interpretasi. Penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan pendekatan persuasif dan kekeluargaan, dengan pemberian teguran, komunikasi langsung, serta kunjungan kepada anggota untuk mencari solusi sebagai upaya memberikan keringanan pembayaran sesuai kemampuan anggota. Apabila tidak menunjukkan itikad baik dalam pemenuhan kewajibannya, maka dilakukan penghapusbukuan terhadap pinjaman beserta keanggotaannya. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian meliputi sulitnya komunikasi, perpindahan domisili tanpa pemberitahuan, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil, selain tidak adanya tindakan tegas dari pihak koperasi mengenai ketidakefektifan pendekatan kekeluargaan khususnya terhadap debitur yang nakal.

PROSPEK KEBIJAKAN SISTEM PENGATURAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK

Benny Capah — Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0000

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan kebijakan diversi dalam sistem hukum pidana, dan prospek kte depan kebijakan hukum pidana diversi terhadap anak di Indonesia Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang ingin menjelaskan hukum dari segi makna dan memberi nilai akan hukum melalui penggunaan konsep hukum menggunakan metode analisis secara runtut dan komperhensif melalui inventarisasi perundang-undangan sesuai sistematisasi dan interpretasi dengan menggunakan berbagai penafsiran terhadap norma-norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kebijakan diversi dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur secara khusus dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi yang mewajibkan pengalihan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari proses litigasi formal ke proses di luar peradilan. Sedangkan prospek ke depan kebijakan hukum pidana diversi terhadap anak di Indonesia, diarahkan pada penguatan keadilan restoratif yang lebih responsif, kolaboratif, dan terdigitalisasi.

IMPLEMENTASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH PADA PROVINSI ACEH

Muhammad Rifqi Maulana, Muhammad Akbar Siregar — Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0000

The implementation of regional government law is an important aspect of realizing the principles of democratic, efficient, and accountable regional autonomy. Law Number 23 of 2014 on Regional Government has brought about a significant shift in the distribution of governmental affairs between the central and regional governments. However, in practice, this law faces various challenges, such as overlapping authorities, weak interagency coordination, and limited institutional capacity at the regional level. This study aims to analyze the extent to which regional government is implemented effectively and to identify both normative and practical obstacles in the administration of regional government, particularly in Aceh Province. Using a normative juridical approach, this study finds that successful implementation depends on regulatory consistency, competent human resources, and strong political commitment from the regional government. These findings are expected to provide recommendations for improving regional government legal policies in Aceh Province in the future.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TOKO ONLINE AKIBAT KONSUMEN TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN SECARA CASH ON DELIVERY (COD)

Yolanda Sofiana Simbolon, Janus Sidabalok, Yohanes Suhardin — Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0000

Dalam jual beli online dengan metode pembayaran Cash on Delivery (COD) pelaku usaha akan mengalami kerugian apabila haknya untuk menerima pembayaran dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang menolak membayar harga barang yang dubelinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada toko online karena konsumen tidak memenuhi kewajiban pembayaran metode Cash on Delivery (COD).

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, literatur, dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan pemilik toko online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kewajiban pembayaran oleh konsumen dalam transaksi COD sering dihadapi oleh toko online. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang transaksi elektronik dan perlindungan konsumen, implementasi perlindungan hukum bagi toko online masih kurang efektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain adalah kurangnya kesadaran hukum dari konsumen, minimnya sanksi yang tegas, dan kendala dalam penegakan hukum.

Peneliti menyarankan adanya peningkatan edukasi hukum kepada konsumen mengenai kewajiban pembayaran dalam transaksi COD, serta revisi kebijakan yang lebih tegas untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada toko online. Dengan demikian, diharapkan toko online dapat menjalankan usahanya dengan lebih aman dan konsumen lebih bertanggungjawab dalam memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH DAERAH DEMI KEPENTINGAN UMUM

Arwal Hafizon Hasibuan, Muhammad Akbar Siregar — Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0000

UUD 1945 secara tegas memandang masalah tanah atau agraria perlu diberikan perhatian khusus sebagai langkah awal pemerintah secara konstitusional sebagaimana dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artikel ini menganalisis tentang pengadaan tanah yang lebih mengedepankan pada terciptanya kepastian hukum pengadaan tanah bagi pemerintah daerah. Metode Penelitian digunakan Metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhak dan berwenang dalam hal mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah daerahnya brdasarkan prinsip otonomi daerah, terutama dalam hal pengadaan tanah bagi pelaksana pembangunan untuk kepentingan umum. Namun kewenangan yang diberikan kepada setiap pemerintah daerah pelaksanaannya harus bersinergi dengan program pemerintah pusat.

PERJANJIAN PERUSAHAAN TIDAK SEIMBANG KEPADA PERORANGAN

Supriono Tarigan, Muhammad Akbar Siregar — Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0000

Berhubungan dan berinteraksi antar manusia lainnya dengan meliputi beberapa aspek, diantaranya aspek sosial, budaya dan hukum, termasuk perdata. hukum dimana setiap tata cara pelaksanaan kehidupan didalamnya berlandaskan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, kesepakatan dalam Perjanjian perjanjian baku, diantara para sarjana berpendapat, Sluijuter seorang sarjana hukum Belanda menyatakan bahwa perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu, misalnya yang berhadapan dengan konsumen adalah seperti pembentuk undang-undang swasta, ketidakseimbangan terjadi ketika para pihak berada dalam kekuatan ekonomi yang berbeda. Artikel ini bertujuan untuk membahas isu perlu dikaji dalam tulisan ini adalah apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya ketidak seimbangan dalam perjanjian bisnis antara pihak perusahaan dan orang perorangan ? Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah Penelitian Perpustakaan. Dalam kontek Perjanjian Bisnis Pihak Perusahaan Tidak seimbang kepada orang perorangan, namun Perjanjian harus dilakukan dengan kehendak para pihak yang bukan hanya pihak yang diuntungkan, atau perjanjian harus memiliki kepastian hukum para pihak dan secara umum perjanjian dilaksanakan, akan tetapo perjanjan baku atau yang telah ditentukan terlebih dahulu, dan aturan hukum perdata membatasinya.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI TINJAU DARI KRIMINOLOGI

Fariaman Laia — Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0000

Criminal liability for premeditated murder is a legal obligation imposed on a perpetrator for the act of taking another person's life involving a prior element of planning. Under Indonesian criminal law, premeditated murder is regulated by Article 459 of the National Criminal Code. This study employs a normative legal research method, utilizing both conceptual and statutory approaches. The objective of the research is to examine criminal liability for perpetrators of premeditated murder from a criminological perspective. Based on the preceding discussion, it is concluded that regarding criminal liability for premeditated murder—viewed through the lens of criminology and law enforcement—the harshest possible penalties should be imposed; the author maintains that since the perpetrator has already weighed the gravity of the crime beforehand, the death penalty is warranted. Furthermore, to successfully identify and apprehend the perpetrator, law enforcement agencies—specifically investigators—must genuinely improve their systems and legal culture, as well as enhance public transparency.

PARTISIPASI TAREKAT RELIGIUS DALAM AKTIVITAS PASTORAL KEUSKUPAN: REFLEKSI YURIDIS-PASTORAL ATAS KANON 678 KITAB HUKUM KANONIK 1983

Higianes Indro Pandego, Danu Michael, Norbert Tukan — Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0000

Artikel ini mengkaji partisipasi tarekat religius dalam reksa pastoral keuskupan melalui analisis yuridis-pastoral terhadap Kanon 678 Kitab Hukum Kanonik 1983. Tarekat religius, sebagai bagian integral dari Umat Allah, berpartisipasi aktif dalam misi Gereja di dalam Gereja partikular di bawah kepemimpinan Uskup Diosesan. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan normatif-kanonik melalui pendekatan deskriptif-kritis, studi ini menganalisis Kanon 678 dalam dialog dengan dokumen-dokumen Konsili Vatikan II, ajaran-ajaran Magisterium setelahnya, dan komentar-komentar kanonik yang otoritatif. Studi ini menunjukkan bahwa Kanon 678 memberikan legitimasi teologis sekaligus kanonik bagi partisipasi pastoral tarekat religius, sembari tetap menjaga hubungan yang seimbang antara wewenang Uskup Diosesan dan tata kelola internal para pimpinan religius.