Desain Sistem Informasi Geografis untuk Pemantauan Perizinan dan Riwayat Bangunan Sosial Budaya di Kota Cimahi

Abstract

Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG). Persyaratan administratif tersebut meliputi status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan, serta izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 35 ayat (4), dan Pasal 40 ayat (2) huruf b UUBG. Dalam konteks Kota Cimahi, pengelolaan bangunan sosial budaya harus selaras dengan kebijakan dan strategi ruang wilayah yang tertuang dalam RTRW/RDTR, termasuk pengembangan struktur ruang, pola ruang, serta penetapan kawasan strategis kota seperti Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP), dan Kawasan Strategis Kota (KSK). Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem informasi geografis (SIG) berbasis web yang dapat digunakan untuk memantau perizinan dan riwayat bangunan sosial budaya di Kota Cimahi. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung identifikasi status kepemilikan, penggunaan, dan kesesuaian fungsi bangunan dengan rencana tata ruang wilayah, serta memfasilitasi pemantauan masa berlaku izin dan proses penyelenggaraan bangunan. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat menjadi alat bantu dalam perencanaan pengembangan wilayah, pelestarian kawasan cagar budaya, serta penguatan pengelolaan aset daerah. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan awal aplikasi SIG yang memberikan manfaat strategis bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam meningkatkan efisiensi tata kelola bangunan sosial budaya, memperkuat integrasi data spasial dengan kebijakan RTRW/RDTR, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perizinan dan aset daerah.