KETERBUKAAN POLITIK DALAM DEMOKRASI PANCASILA
Tinjuan Etika Politik atas Kehidupan Demokrasi di Indonesia
Keywords:
keterbukaan politik, demokrasi Pancasila, sistem politikAbstract
Keterbukaan politik dalam Demokrasi Pancasila merupakan keterbukaan yang berarti umpan balik di mana rakyat sebagai warga negara memiliki hak untuk mengontrol, mengkritik dan memberikan usul serta saran atau dukungan pemerintah. Pemerintahan dalam melaksanakan pemerintahan harus secara terbuka di hadapan publik, agar publik mampu menilai apakah kebijakan pemerintah menjamin hak-hak warga negara dan menegakkan keadilan, ataukah kebijakan itu hanya untuk melestarikan kekuasaan rezim yang sedang berkuasa atau kelompok orang di sekitar kekuasaan. Perjuangan untuk menegakkan keterbukaan politik dalam kehidupan demokrasi Pancasila sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Usaha warga negara yang dilakukan merupakan kebijakan dalam rangka membela nilai-nilai yang sangat berhubungan dengan persoalan hak asasi manusia dan kesejahteraan umumReferences
Darwin, Muhadjir. “Demokrasi Birokrasi di Indonesia”, dalam Risa Noer Arfani (ed), Demokrasi Indonesia Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Djiwandono, J. Soedjati. Setengah Abad Negara Pancasila. Jakarta: CSIS, 1995.
Haricahyono, Ceppy. Ilmu Politik dan Perspektifnya. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986.
Holmes, Justice. Political Science Prentice Hall [tanpa tempat]. 1988.
Kuntowijoyo. “Agama dan Demokrasi di Indonesia”, dalam Riza Noer Arfani (ed), Demokrasi Indonesia Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Rizal Panggabean, Samsu. “Nilai dan Kriteria Proses Demokrasi” dalam Risa Noer Arfani (ed), Demokrasi Indonesia Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Salam, Burhanuddin. Filsafat Pancasilaisme. Jakarta: Bina Aksara, 1988.
Siswoyo, P. Bambang. Keterbukaan Kehidupan Politik. Jakarta: Mayasari, 1990.
Sukarna. Sistem Politik. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
Sunoto, H. Filsafat Sosial Politik Pancasila. Yogyakarta: Andi Offset, 1987.
Suseno, Magnis. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia, 1994.
Suseno, Magnis. Mencari Sosok Demokrasi: Telaah Filosofis. Jakarta: Gramedia, 1995.
S. Poerwadarminta, W. J. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
Tjan Silalahi, Harry. Konsesnsus Politik Nasional Orde Baru. Jakarta: CSIS, 1990.
Varma, S. P. Teori Politik Modern (Judul asli: Modern Political Theory), diterjemahkan oleh
Wahana, Paulus. Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
Yohanes Kristiarto et al. Jakarta: Rajawali, 1987.