RASIONALITAS KEPATUHAN DAN PEMBANGKANGAN TERHADAP KEKUASAAN POLITIK

Abstract

Hidup dalam kuasa negara adalah kenyataan yang hampir tidak terhindarkan dewasa ini. Setiap orang, suka atau tidak suka masuk dalam satu lingkup otoritas politik yang semakin dalam menyentuh kehidupan pribadi. Dengan kata lain, kebebasan pribadi semakin  berkurang. Di pihak lain, kepatuhan terhadap negara berdampak juga terhadap jaminan kebebasan yang dinikmati warga negara. Di sinilah letak paradoks hidup bernegara, yaitu terjaminnya kebebasan di satu pihak dan tersedotnya sebagian kebebasan oleh negara di pihak lain. Karena itu pentinglah menemukan dasar yang masuk akal dari kepatuhan warga negara. Seiring dengan itu pantas pula ditanyakan rasionalitas pembangkangan atau protes oleh warga negara terhadap pemerintah. Terlepas dari beragamnya paradigma politik yang menawarkan corak dan hakekat negara, kiranya satu hal pantas disebut sebagai unsur penting, yaitu kehadiran negara dalam kehidupan warganya. Kehadiran berarti adanya manfaat yang nyata dirasakan masyarakat dari kepatuhannya terhadap negara baik dalam keadaan yang biasa maupun luar biasa termasuk pemberlakuan hukum secara adil. Pemerintah atau pemegang mandat otoritas politik, sebagai representasi negara, bertugas mewujudnyatakan kehadiran negara dalam dinamika dan suka-duka warga negara. Kehadiran seperti ini dengan sendirinya menumbuhkan cita rasa nasionalisme dan kepatuhan warga negara. Sebaliknya, ketidakhadiran yang berkelanjutan akan menyuburkan sikap apatisme bahkan pembangkangan.