POLITIK HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA

Abstract

Sampai sekarang masih banyak masalah hukum di Indonesia. Penegakan hukum masih jauh dari harapan. Masalah hukum tidak berkurang melainkan bertambah. Meskipun sudah banyak upaya dilakukan untuk menanggulangi masalah hukum tetapi belum berhasil. Hubungan antara hukum dan politik dapat berupa pandangan yang melihatnya sebagai suatu keharusan, kenyataan, atau kombinasi keduanya. Ketika sistem politik demokratis maka hukum akan responsif. Ketika sistem politik otoriter maka hukum akan konservatif atau ortodoks. Berdasarkan kajian terhadap Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik dapat diketahui bahwa meskipun Indonesia disebut negara demokrasi dengan pemerintah yang demokratis tetapi ternyata Undang-Undang ini belum responsif sehingga sudah beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi dan dilakukan perubahan. Kenyataan ini membuktikan ketidakjelasan Politik Hukum. Pada masa datang Mata kuliah Politik Hukum agar tidak hanya diberikan kepada mahasiswa program studi Ilmu Hukum melainkan mahasiswa program studi lain juga.