Seminar Nasional Filsafat Teologi

JEJAK POLITIS & DASAR BIBLIS BERPOLITIK ETIS

Surip Stanislaus — Sel, 23 Des 2025 00:00:00 +0100

Politik itu kotor? Politik adalah proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat masyarakat dengan melibatkan sejumlah ketentuan demi kepentingan dan kebaikan bersama (bonum commune). Maka, jelas bahwa tidak dengan sendirinya politik itu kotor. Para politisi yang tidak berpolitik etis akan membuat politik menjadi kotor. Justru karena praktik politik yang kotor ini lembaga-lembaga kemasyarakatan, termasuk lembaga keagamaan, ditantang untuk berperan aktif sebagai kontrol sosial yang kritis. Tuntutan peran ini berdasar pada berkat dan tujuan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, serta paham politik teokrasi. Oleh karena itu, umat Kristen khususnya para calon imam dan pemimpin umat harus terlibat aktif menciptakan politik etis, yakni dengan menjadi garam dan terang dunia, menjadi agen perubahan yang berpegang pada kebenaran, dan pelopor yang tahu hak dan mau melakukan kewajiban

KECERDASAN BERPOLITIK UNTUK CALON IMAM DAN PEMUKA AGAMA

Higianes Indro Pandego — Sel, 23 Des 2025 00:00:00 +0100

The area of our discussion is how the Catholic Church can participate in the political life of the country. There are so many facts that a lot of priests or even a bishop have taken a part the position of civil power. In the face of the communion spirit of the Second Vatican Council, there is an important question: is it necessary that the hierarchy of the Church should go to political practice while so many lays have the political capacity and capability? How the hierarchy and also the religious in the Catholic Church give their position to support the civil life, especially good government and bonum commune? This article tries to give the answer in the canonical perspective.

MEMBANGUN KECERDASAN BERPOLITIK: TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB IMAM (PEMUKA AGAMA)

Antonius Moa — Sel, 23 Des 2025 00:00:00 +0100

Tulisan ini mengangkat urgensi membangun kecerdasan berpolitik dalam terang iman Katolik, dengan menyoroti peran dan tanggung jawab para imam sebagai pembina moral umat dalam kehidupan sosial-politik. Politik dipahami bukan sebagai arena kekuasaan penuh intrik, melainkan sebagai tindakan manusiawi yang bertujuan mewujudkan bonum commune (kesejahteraan umum). Berdasarkan landasan kodrati manusia sebagai makhluk sosial dan ajaran Gereja Katolik, keterlibatan dalam politik merupakan panggilan iman yang melekat pada martabat manusia. Gereja tidak berpolitik praktis, tetapi mendorong keterlibatan etis dan profetis umat, khususnya kaum awam, melalui pendidikan politik, pembinaan suara hati, dan pengembangan budaya politik yang bermartabat. Para imam dipanggil untuk menjadi gembala rohani, penafsir realitas sosial dalam terang Injil, dan pembina kader politik yang handal. Tulisan ini merumuskan delapan tolok ukur tindakan politik yang cerdas, sebagai pedoman moral dan spiritual dalam membangun keterlibatan politik yang bertanggung jawab.

POLITIK HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA

Budiman N.P.D Sinaga — Sel, 23 Des 2025 00:00:00 +0100

Sampai sekarang masih banyak masalah hukum di Indonesia. Penegakan hukum masih jauh dari harapan. Masalah hukum tidak berkurang melainkan bertambah. Meskipun sudah banyak upaya dilakukan untuk menanggulangi masalah hukum tetapi belum berhasil. Hubungan antara hukum dan politik dapat berupa pandangan yang melihatnya sebagai suatu keharusan, kenyataan, atau kombinasi keduanya. Ketika sistem politik demokratis maka hukum akan responsif. Ketika sistem politik otoriter maka hukum akan konservatif atau ortodoks. Berdasarkan kajian terhadap Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diketahui bahwa meskipun Indonesia disebut negara demokrasi dengan pemerintah yang demokratis tetapi ternyata Undang-Undang ini belum responsif sehingga sudah beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi dan dilakukan perubahan. Kenyataan ini membuktikan ketidakjelasan Politik Hukum. Pada masa datang Mata kuliah Politik Hukum agar tidak hanya diberikan kepada mahasiswa program studi Ilmu Hukum melainkan mahasiswa program studi lain juga.

KEPEMIMPINAN POLITIK YANG BIJAKSANA: BELAJAR DARI PEMIKIRAN LAOZI TENTANG SHENGREN DAN KONFUSIUS TENTANG JUNZI

Norbertus Nuho Tukan — Sel, 23 Des 2025 00:00:00 +0100

Dalam menghadapi krisis kepemimpinan politik yang terjadi pada era kontemporer, di mana integritas, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral kian tereduksi dan tergerus oleh arus pragmatisme kekuasaan, gagasan Laozi dan Konfusius menawarkan paradigma etis dan ontologis yang mendalam bagi rekonstruksi dan revitalisasi paradigma kepemimpinan. Konsep Shengren dalam Daoisme tidak hanya menampilkan sosok pemimpin sebagai subjek yang bernafaskan Dao, tetapi juga sebagai figur transenden yang menghidupi kebajikan wuwei (non-intervensi aktif), menjauhi dominasi koersif, dan merepresentasikan kepemimpinan yang lahir dari kedalaman batin serta harmoni kosmik. Sebaliknya, Junzi dalam Konfusianisme mengartikulasikan kepemimpinan sebagai proses pembentukan diri melalui pembudayaan li (ritual), ren (kemanusiaan), dan yi (keadilan moral), yang mewujud dalam keteladanan dan pengabdian etis kepada tatanan sosial. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, kajian ini menelaah kedua arketipe tersebut sebagai representasi ideal dari kepemimpinan politik yang tidak sekadar rasional dan instrumental, tetapi juga bercorak spiritual, holistik, dan berakar pada kebijaksanaan transhistoris. Dalam kerangka ini, nilai-nilai Timur direstorasi dan diartikulasikan kembali sebagai sumber filosofis yang kaya untuk merevitalisasi kepemimpinan politik yang manusiawi, deliberatif, dan berkelanjutan di tengah fragmentasi etika publik dan disorientasi moral global.

KOMUNIKASI KRISTIANI UNTUK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA YANG MAJEMUK

Benno Ola Tage — Sel, 23 Des 2025 00:00:00 +0100

Gereja Katolik hadir di dunia untuk dunia. Demikian juga, kehadiran Gereja Katolik di Indonesia untuk bangsa dan negara kesatuan Indonesia. Oleh karena itu, Gereja diutus mengembangkan apa yang disebut komunikasi Kristiani. Komunikasi ini memiliki dasar teologis yang berakar pada konsep Trinitas yang menjadi pusat iman Kristiani. Relasi, komunikasi dan Komunitas Allah Bapa,Putara dan Roh Kudus menjadi sumber bagi Gereja untuk mengembangkan komunikasi Kristiani. Dalam tulisan ini komunikasi Kristiani diletakkan dalam tindakan Gereja “missio ad extra.” Sebab Allah yang maha Kasih menjangkau semua umat manusia. Gereja sebagai tanda kehadiran misi Allah di dunia mengembangkan komunikasi Kristiani melampau batas-batas instusi Gereja dan umat Katolik. Missio ad extra sama pentingnya dengan pelayanan bagi umat dalam Gereja. Dalam konteks agama pluralis di Indonesia, Komunikasi Kristiani menjadi cara Gereja untuk terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara khusus menjadi agen pencipta dialog, kerjasama lintas agama demi terwujudkan persaudaraan yang penuh toleransi. Pendidikan pengurus Gereja dan gembala umat perlu mengembangkan ketrampilan dan keterbukaan bagi agama lain dan masyarakat pluralis bagi kebaikan bangsa Indonesia.

PANGGILAN KRISTIANI, GEREJA, FILSAFAT DAN PANCASILA

Franz Magnis Suseno — Rab, 24 Des 2025 00:00:00 +0100

In this paper the author reflects on the vocation of Catholic places for the study of philosophy and theology. Believing the gospel, Christians are called to give witness to its redeeming power. But almost from the very beginning Christians felt the need to understand what they believe. From this need rose theology and philosophy. Protestantism, enlightenment and secularism posed new challenges. Aware of them the Catholic Church, since the Council of Trent, obliges her priests to study philosophy and theology. The author then suggests that not only future priests, but also religious sisters, brothers and lay people should get a solid philosophical and theological formation. Our teaching of philosophy should be open also to non-Catholics and non-Christians. Our philosophical and theological institutions must not be inward looking, but enter into the intellectual discourse of the whole society. Turning to Indonesia the author shows that state philosophy Pancasila poses an intellectual challenge for Catholic philosophers they should take up. As a closing note the author points to new challenges the Catholic Church faces after the Second Vatican Council. Indonesian Catholic philosophers and theologians should take an active part in facing them.

ETIKA POLITIK MENURUT FRANZ MAGNIS-SUSENO

Kornelius Naitili, Benigno Nainggolan — Rab, 24 Des 2025 00:00:00 +0100

Artikel ini membahas pemikiran Franz Magnis-Suseno tentang etika politik sebagai salah satu cabang filsafat moral yang mengkaji dimensi politis kehidupan manusia. Pemikiran Magnis-Suseno berangkat dari refleksi kritis atas politik yang seringkali dipandang sebagai arena perebutan kekuasaan yang kotor dan pragmatis. Etika politik dalam pandangannya bertujuan untuk memberikan orientasi moral, membimbing legitimasi kekuasaan, serta mengarahkan politik pada bonum commune (kebaikan bersama). Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan riset kepustakaan (library research), yang menelaah karya-karya utama Magnis-Suseno, terutama Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, serta literatur filsafat klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Magnis-Suseno menegaskan tiga aspek penting etika politik: legitimasi kekuasaan harus berdasarkan keadilan, politik sebagai sarana mewujudkan martabat manusia, serta keterlibatan kritis masyarakat dalam proses politik. Pemikiran ini memiliki relevansi tinggi bagi konteks politik Indonesia, terutama di tengah fenomena politik identitas, polarisasi, dan lemahnya etika publik.

POLITIK YANG BERKEUTAMAAN MENURUT THOMAS AQUINAS

Adri Eygiya Sitepu, Surip Stanislaus — Rab, 24 Des 2025 00:00:00 +0100

Manusia adalah makhluk berpolitik (zoon politikon) karena politik merupakan bagian dari kodrat sosialnya. Melalui politik, manusia menata kehidupan bersama demi mencapai kebahagiaan. Menurut Thomas Aquinas, politik adalah kegiatan luhur yang bukan hanya mengatur masyarakat, tetapi juga menjadikan manusia lebih manusiawi. Untuk mencapai tujuan kodratnya, manusia membutuhkan rahmat Allah dan bimbingan Gereja agar politik dijalankan sesuai kehendak-Nya. Politik harus berlandaskan semangat religius dengan nilai keutamaan moral dan teologal. Kebaikan politik tidak hanya lahir dari usaha manusia, tetapi juga dari rahmat ilahi yang menyempurnakannya dalam kehidupan bersama.

SEMUA MANUSIA BERSAUDARA

Mauritz Ordi Loin, Yohanes Anjar Donobakti — Rab, 24 Des 2025 00:00:00 +0100

Prinsip cinta kasih persaudaraan dapat dimaknai dalam hidup sosial-politik bangsa manusia dewasa ini di banyak tempat yang terbelenggu dalam spiral kekerasan yang tak kenal ampun, diskriminasi dan ketidakadilan, penjajahan, dalam kekejaman terencana dan pertumpahan darah yang disengaja. Dalam menghadapi situasi penindasan, diperlukan perjuangan dan perlawanan yang berani tanpa menggunakan kekerasan dengan dasar kebenaran dan rasa persaudaraan.Sosok pejuang kemerdekaan India, Mohandas Karamchand Gandhi, telah menunjukkan usaha pemahaman persaudaraan dalam hidup dan ajarannya bahwa semua manusia adalah saudara. Manusia dan saudara dalam filsafat Gandhi bermakna religius, di mana keterpautan manusia dengan manusia lain, termasuk makhluk lainnya, bersifat religius karena berasal dari Pencipta yang sama dan memiliki Tuhan yang sama. Oleh karena itu, manusia dalam kehidupan sosial mempunyai tuntutan untuk hidup saling mencintai tanpa membeda-bedakan.Asas-asas ini mencerminkan sikap humanisme universal yang harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Prinsip cinta kasih membawa kebenaran dan menjadi daya pembebas transformasi batin untuk menghormati prinsip kemanusiaan. Manusia hidup dalam pencarian tentang kebenaran untuk mengenal dirinya, sesamanya dan Sang Penciptanya. Kebenaran itu ialah Tuhan. Oleh karena itu, kebenaran ini mendasari hukum dan moralitas bahwa semua manusia adalah saudara.

TRIAS POLITIKA: PENJAMIN KEBEBASAN POLITIK WARGA NEGARA

Ricky Ignasius Siburian, Surip Stanislaus — Rab, 24 Des 2025 00:00:00 +0100

Penelitian ini mengkaji pemikiran filsafat politik Montesquieu tentang trias politika sebagai penjamin kebebasan politik warga negara. Dilatarbelakangi kondisi absolutisme dan krisis sosial-ekonomi Prancis abad XVIII, Montesquieu dalam De L’Esprit des Lois (1748) merumuskan pemisahan kekuasaan negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berdiri sejajar dan independen berdasarkan prinsip checks and balances. Konsep ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin kebebasan politik dengan membagi tugas: legislatif membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, dan yudikatif menegakkan keadilan. Trias politika Montesquieu telah mempengaruhi perumusan konstitusi negara-negara modern termasuk Indonesia, yang meskipun menerapkannya sebagai pembagian kekuasaan untuk memungkinkan kerja sama antarinstitusi, tetap menjadikan prinsip pemisahan kekuasaan sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia yang relevan dalam menghadapi tantangan perpolitikan kontemporer.

KEKUASAAN POLITIK MENURUT NICCOLO MACHIAVELLI

Uliraja Simarmata, Yohanes Anjar Donobakti — Rab, 24 Des 2025 00:00:00 +0100

Kekuasaan politik merupakan bagian integral hidup manusia, yang erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Namun sering menjadi masalah: bagaimana menerapkannya secara benar? Banyak ahli mencoba mengungkapkan buah pikirannya. Salah satu di antaranya adalah Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli tampaknya lebih menekankan metode atau cara-cara penggunaan kekuasaan politik. Dia berpendapat bahwa politik pada hakikatnya merupakan kekuasaan. Ditandaskannya bahwa kekuasaan harus menjadi sarana ampuh untuk mengatur kepentingan negara. Kepentingan negara menjadi prioritas yang mampu menyisihkan semua kepentingan-kepentingan lainnya. Sehubungan dengan itu, Machiavelli berpandangan bahwa segala tindakan, baik itu bersifat kriminal, amoral, licik. jahat maupun kejam, yang dilakukan oleh seorang penguasa, adalah sah bila tujuannya untuk kepentingan negara.

MEMBANGUN SISTEM POLITIK ATAS DASAR CINTA KASIH

Eben Nezer Sembiring, Alfonsus Ara — Rab, 24 Des 2025 00:00:00 +0100

Politik adalah suatu panggilan manusia untuk membangun menata kehidupan. Panggilan ini lahir dari kodrat manusia yang selalu berada bersama dengan yang lain. Politik yang baik bertujuan untuk mengusahakan terciptanya kebaikan bersama dan kesejahteraan umum. Tujuan politik ini berkaitan langsung dengan relasi antarmanusia yang dimulai dari komunitas keluarga hingga dunia yang menjadi rumah kediaman bersama bagi semua umat manusia. Dewasa ini, praktek kehidupan politik belum sungguh-sungguh memahami hakikat dan tujuan politik. Hal ini mengakibatkan politik diwarnai dengan usaha memperjuangkan kepentingan pribadi maupun kelompok yang mendukung pelaku politik. Populisme dan liberalisme hadir sebagai bentuk sistem politik saat ini yang mengutamakan kepentingan kelompok dan keuntungan pribadi.Paus Fransiskus melalui Ensiklik Fratelli Tutti menawarkan suatu bentuk politik lebih baik yang dapat mengusahakan kebaikan bersama dan kesejahteraan umum. Politik yang melibatkan semua rakyat sebagai komunitas serta menembus batas dan latar belakang setiap anggota masyarakat dunia. Sistem politik ini dibangun atas dasar cinta kasih. Politik menjadi wujud tindakan tertinggi dari cinta kasih dengan semangat pengorbanan, keterbukaan dan pemberian diri. Maka, untuk menciptakan politik yang mengusahakan kebaikan bersama, cinta kasih harus menjadi denyut jantung dan jiwa dari politik.

BERPOLITIK LEWAT PARTAI POLITIK

Philips Rusihan Sakti, Largus Nadeak — Rab, 24 Des 2025 00:00:00 +0100

Aristotle said that human being is a zoon politikon (commonly understood as “social being”). How does his/her political dimension express itself in real life within society? Since political dimension has something to do with society as a whole, thus anyone actually has a political attitude and already acts politically as far as his/her attitude and doing affect society. In this sense, being active in a political party or the party itself can be considered as a manifestation of human nature as political being, precisely because the party has society as its orientation. Political Ethic first of all wants to search and determine fundamental norms and principles of managing a society and governing a state. Every political party and government then must observe these norms and principles. They are principle of equality, principle of freedom, principle of solidarity and principle of utility. These four principles have to be followed by the state, while performing the principle of subsidiary. Furthermore the state has a duty and responsibility to accomplish social welfare and guarantee social justice. So, what is the task of political party? On one hand, maintaining all the fundamental principles and state's duties above mentioned, it has to control and influence the actual government, if it isn't part of this. On the other, it must preserve all those ethical norms while performing the state's governance, in case it holds the government or takes part of it.

NEGARA HUKUM: PERWUJUDAN KONKRET KEBEBASAN INDIVIDUAL DAN UNIVERSAL

Agustinus Krisantus Kefi, Benigno Nainggolan — Rab, 24 Des 2025 00:00:00 +0100